Berita UtamaInforialPOLITIK & HUKUM

Nina Diana Divonis Penjara Dua Tahun

MANOKWARI, papuabaratnews.co Nina Diana, terdakwa kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Dinas Perumahan Papua Barat seluas 1 hektar senilai Rp4.5 miliar, divonis 2 tahun penjara. Terdakwa juga dibebankan membayar denda sebanyak Rp50 juta subsidair satu bulan kurungan.

“Menyatakan. Satu, memutuskan, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa tahanan. Kedua, denda Rp50 juta yang apa bila tidak dibayarkan, maka diganti dengan hukuman satu bulan kurungan,” kata Ketua majelis Hakim Saptono, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Papua Barat, Senin (12/10/2020).

Dalam sidang yang juga digelar di Pengadilan Negeri Manokwari itu, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)- 1 KUHPidana. Dimana unsur menyalahgunakan kewenangan atau jabatan dan turut serta memperkaya diri sendiri atau orang lain, terpenuhi.

Terdakwa Nina Diana adalah seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Manokwari. Sebagai notaris, ia dinyatakan terlibat mark up harga tanah melalui penerbitan akta jual beli (AJB) yang dinilai cacat hukum.

“Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan korupsi, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut umum,” tegas Hakim.

Hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa, ialah tidak mendukung pembangunan melalui program pemerintah dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa juga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai notaris.

Sementara, hal-hal yang meringankan ialah terdakwa belum pernah di hukum. Terdakwa pun berlaku sopan selama persidangan, tidak berbelit-belit atau koperatif, dan masih memiliki tanggungan menanfkahi seorang anak sebagai orang tua tunggal.

Selain itu, putusan majelis hakim menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp170 juta dan uang dalam rekening giro di BNI Cabang Manokwari atas nama PT Irman Jaya Martabe sebanyak Rp52 juta dirampas untuk kemudian disetorkan ke kas daerah Provinsi Papua Barat.

Sedangkan, kerugian negara senilai Rp3.087 miliar, dibebankan kepada tersangka Lumpat Marisi Simanjuntak (Almarhum). Jumlah tersebut berasal dari total kerugian sebesar Rp3.039 miliar, namun telah dikurangi dengan uang barang bukti yang dirampas dari para terpidana lain yang terlibat dalam kasus ini.

Atas putusan tersebut, Nina Diana bersama penasehat hukumnya Ahmad Djunaedy menyatakan sikap menerima. Demikian pula Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Manokwari Decyana Caprica dan Anggi Niastuti.

Asal-usul kasus

Kasus ini berawal dari dilaksanakannya proyek pengadaan lahan seluas satu hektar untuk pembangunan Kantor Dinas Perumahan Papua Barat melalui APBD Perubahan tahun 2015, senilai Rp4,5 miliar.

Dalam prosesnya, terjadi Mark Up yang melibatkan Hendry Wailan Kolondam yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Papua Barat. Selain Hendry selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terlibat juga stafnya Amos Yanto Idjie selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Johanis Balubun sebagai makelar atau perantara, Lumpat Marisi Simanjuntak selaku pembeli tanah, dan Nina Diana sebagai notaris.

Secara bersama-sama, mereka terbukti melakukan korupsi hingga mengakibatkan negara mengalami kerugian lebih dari Rp3 miliar. Kerugian tersebut berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat.

Lumpat Marisi Simanjuntak belum sempat berstatus terpidana, karena telah meinggal dunia. Sementara Hendry Wailan Kolondam, Amos Yanto Idjie, Johanis Balubun, telah berstatus Narapidana. Sedangkan Nina Diana baru saja beralih status menjadi terpidana, berdasarkan vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Papua Barat.

Dalam kasusnya, Nina Diana dinyatakan menyalahgunakan kewenangan sebagai pejabat yang ditunjuk, merujuk pada surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional – RI Nomor :9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 September 2008 tentang pengangkatan dan penunjukan daerah kerja PPAT, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT.

Nina Diana disebut salah menggunakan kewenangannya lantaran menerbitkan AJB yang tidak sesuai prosedur. Diantaranya, ialah melampirkan keterangan tidak benar berupa dasar jual beli  dari penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor Register 42/Pdt.p/2015/PN.MKW tanggal 1 Desember 2015, yang ternyata tanggal tersebut tidak ada ketetapannya di Pengadilan.

Seluruh AJB yang diterbitkan oleh Nina Diana untuk tersangka Lumpat Marisi Simanjuntak dinyatakan cacat hukum. Sebab, selain berisi keterangan palsu, keabsahan AJB juga dilakukan tanpa menghadirkan para pihak terkait, sebagaimana ketentuan Pasal 22 PP Nomor 37 Tahun 1998.

Dimana PPAT harus harus membacakan atau menjelaskan isi AJN kepada para pihak dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua saksi, sebelum ditandatangi seketika itu juga oleh para pihak, yakni saksi dan PPAT.(PB13)

**Artikel Ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 13 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.