Ombudsman Akan Telusuri Ketidakhadiran Kejati 

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kepala perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Sombuk menegaskan, pihaknya akan menelusuri perihal ketidakhadiran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, dalam persidangan praperadilan terkait ditetapkannya Muchamad Nur Umlati sebagai tersangka kasus pengadaan Septic Tank Individual Raja Ampat.

“Kami (Ombudsman) akan menelusuri ketidak hadiran Kejati Papua Barat, padahal sudah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali. Status tersangka dibatalkan karena ketidak hadiran mereka (Kejati),” kata Sombuk saat ditemui Papua Barat News, Senin (1/3/2021) di ruang kerjanya.

Sombuk menjelaskan, bahwa Kejaksaan harusnya bertanggung jawab terhadap seseorang yang mereka tetapkan sebagai tersangka, walaupun seseorang itu mengajukan praperadilan. Sebab, praperadilan adalah hak setiap warga negara, termasuk mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas sebuah kasus.

“Bagaimana menetapkan tersangka tetapi tidak tanggung jawab. Praperadilan itu kan hak tersangka untuk membela dirinya. Dan Kejaksaan harus mempertahankan apa yang sudah mereka putuskan, tindakan hukum yang mereka ambil, kalau tidak maka harus ada penjelasan,” kata Sombuk.

Untuk itu, Sombuk mengungkap, bahwa selain akan menelusuri ketidak hadiran Jaksa, pihaknya juga akan menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ditemukannya pelanggaran ataupun kesengajaan tidak menghadiri persidangan yang mengakibatkan status tersangka Muchamad Nur Umlati, dibatalkan demi hukum.

Apalagi, lanjut Sombuk, kasus pengadaan Septic Tank Individual itu sudah termasuk lama, dan penanganannya selalu terbentur pada praperadilan. Ironisnya, kali ini terduga pelaku bebas karena hal yang patutnya dijelaskan kepada publik.

“Kita sudah ada koordinasi langsung dengan KPK, bahkan KPK meminta kita untuk memonitor pelanggaran administrasi yang berindikasi korupsi,” ujar Sombuk. “Maka itu kita akan telusuri, mengapa sampai kejaksaan tidak menghadiri persidangan. Mereka harus menjelaskan itu. Jangan main-main dengan kasus,” katanya lagi.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan, bahwa KPK akan mengambil alih penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Papua Barat yang penanganannya terhambat, berlarut-larut dan bahkan mandek.

“Penanganan kasus korupsi di Papua Barat yang tidak jelas kelanjutannya akan kita supervisi, dan bahkan penanganannya akan kita ambil alih karena Undang-undang KPK memungkinkan itu. Perkara apa saja, itu sudah kita koordinasikan dengan Ombudsman Papua Barat,” kata Marwata.

Marwata menjelaskan, penanganan kasus-kasus korupsi dapat diambil alih sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Bahkan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi, mempertegas kewenangan itu.

Pasal 9 ayat (1) dalam Perpres tersebut, menegaskan, bahwa KPK mempunyai kewenangan untuk mengambil alih perkara yang sedang ditangani oleh instansi Polri dan Kejaksaan Agung. Pengambilalihan kasus oleh KPK, dilakukan melalui koordinasi dengan penyidik atau penuntut umum yang menangani perkara.

Selain itu, Marwata menerangkan, bahwa sejumlah kasus korupsi yang dapat diambil alih, ialah perkara yang mendapat intervensi pihak luar saat berada dalam penanganan Kejaksaan atau Kepolisian, maupun perkara korupsi yang saat dalam penanganan juga menimbulkan korupsi, seperti gratifikasi dan/atau suap untuk menghentikan penanganan.

“Jadi ketika penanganan kasus yang ditangani Kejaksaan ataupun Kepolisian itu berlarut-larut, dapat kita lakukan Supervisi, atau kita ambil alih penanganannya,” ujar Marwata. “Alasan berlarut-larut itu cuma dua, pertama intervensi pihak luar atau aparat menerima sesuatu, sehingga perkaranya terhenti atau mandek. Nahh itu bisa kita ambil alih,” katanya lagi. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 2 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: