Berita Utama

Ombudsman mulai Investigasi Program Bansos

JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia memulai investigasi program bantuan sosial (bansos) dari sisi pelayanan publik. Investigasi tersebut mencakup kebijakan pada tingkat hulu hingga pemanfaatannya di masyarakat. “Investigasi ini sudah keputusan pleno pimpinan. Kami mulai mengerjakannya tiga pekan terakhir,” ujar anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, akhir pekan lalu.

Robert mengatakan investigasi dilakukan karena Ombudsman menilai pentingnya program bantuan sosial ini bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, lembaga pengawas pelayanan publik tersebut melihat masih banyaknya masalah, dari kebijakan, penyaluran, hingga pemanfaatannya. “Masih sangat banyak yang harus dibenahi.”

Menurut dia, investigasi soal bansos tidak hanya dilakukan terhadap program-program yang dilaksanakan Kementerian Sosial, tapi juga program bantuan subsidi upah (BSU) yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan hingga bantuan sosial di daerah yang memanfaatkan 3 persen dari dana transfer umum.

Robert memberi contoh permasalahan yang muncul dari masing-masing tahapan. Pada tataran kebijakan, ia menilai masih ada program bantuan sosial yang tidak inklusif, salah satunya BSU. Bantuan ini hanya menyasar pekerja formal yang terdaftar di BP Jamsostek. Padahal banyak masyarakat dan pekerja informal yang membutuhkan bantuan tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Robert menduga permasalahan ini muncul karena pemerintah ingin mengambil jalan praktis soal data penerima. “Karena data BPJS itu kan practical, mudah bagi Kemnaker karena semua terdata. Jadi, kebijakan ini dari hulu sudah bermasalah,” ujar dia.

Perkara data pun terjadi pada penyaluran berbagai bantuan sosial yang ada di bawah naungan Kementerian Sosial. Ia mengatakan masalah ini bolak-balik terjadi karena pemerintah masih belum memiliki satu data bantuan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi acuan, menurut dia, masih belum cukup valid dan komplet dijadikan basis penyaluran.

Robert mengakui Kementerian Sosial kini telah memperbaiki DTKS dengan adanya pembaruan data per bulan, memanfaatkan pemutakhiran oleh pemerintah daerah. Namun ia menilai langkah itu pun belum cukup optimal. “Kami apresiasi ada pembaruan data per bulan dengan metode beragam. Ada geo-tagging data spasial, menggunakan drone, lalu menggerakkan peserta program pejuang muda untuk verifikasi data. Tapi tetap harus ada terobosan luar biasa,” ujarnya.

Masalahnya, ia menambahkan, karut-marut data ini berujung pada penyaluran yang tidak tepat sasaran. Hal ini terbukti dari temuan di lapangan. Robert, yang mengaku sempat mengunjungi beberapa daerah, mendapat cerita bahwa kantor pos yang menjadi ujung tombak penyaluran data kerap menerima protes warga. Padahal mereka hanya bertindak sebagai penyalur bantuan dan tidak mengerti sengkarut data di tingkat hulu. “Artinya, penyaluran belum bisa diandalkan.” (ANT)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.