Ombusdman Desak RSUD Manokwari Benahi Layanannya

MANOKWARI, PB News Ombusdman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat mendesak manejemen RSUD Manokwari untuk segera membenahi layanannya, agar pantas dijadikan sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat di Papua Barat.

“Segera dibenahi baik manajemen keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM),” kata Kepala Ombusdman Papua  Barat, Norbertus kepada Papua Barat News, Rabu (16/5).

Norbertus berharap, Pemerintah daerah baik Pemda Manokwari dan Pemprov Papua Barat agar dapat memperhatikan dengan serius dan mencari solusi permasalahan yang ada di RSUD tersebut.

“Sampai hari ini, rumah sakit ini belum diakreditasi. Jika tidak segera dibenahi, maka mustahil bisa memperoleh akreditasi,” katanya.

Menurut Norbertus, pembenahan layanan rumah sakit tidak pertama-tama dimaksudkan untuk memperoleh akreditasi, tapi untuk memberikan layanan yang optimal dan tuntas kepada masyarakat.

“Masa RSUD Manokwari  kalah dengan rumah sakit yang ada di Sorong. Apalagi rumah sakit ini terletak di Ibu Kota Provinsi Papua Barat,” ujarnya.

“Ombusdman Perwakilan Papua Barat akan membuat surat rekomendasi kepada Pemerintah daerah untuk menyelesaikan program dan rencana pembenahan di RSUD Manokwari,” imbuhnya.

Norberthus mengatakan secara umum kondisi pelayanan publik di Papua Barat masih jauh dari harapan. Pihaknya terus mendorong perbaikan.

“Dibanding provinsi lain, layanan publik di Papua Barat masih jauh. Selama tahun 2017 kami menerima 144 aduan malaadministrasi,” kata dia.

Norbertus menjelaskan, Ombudsman melakukan tugas penerimaan serta pengelolaan pengaduan maupun sosialisasi serta pembangunan jaringan dengan masyarakat.

Pelayanan publik, menurutnya merupakan titik strategis untuk membangun praktik good governance atau pemerintahan yang baik. Setiap aduan yang diterima, Ombudsman berusaha optimal melakukan pengawasan serta mendorong penyelesaian secara adil.

“Mal administrasi merupakan faktor penghambat terwujudnya masyarakat sejahtera. Ini harus menjadi musuh bersama,’’sorotnya.

Menurutnya, masyarakat sudah mulai sadar dalam mensikapi pelayanan pemerintah. Terbukti, aduan yang masuk ke Ombudsman terus meningkat sepanjang beberapa tahun terakhir.

Ia mengemukakan, 144 pengaduan diterima secara langsung, via email, investigasi inisiatif, informasi media massa, surat dan aduan melalui komunikaso telepon. “Penyampaian laporan secara langsung paling tinggi 53 persen dan investigasi inisiatif 21 persen,”ujarnya.

Ia merinci, bentuk dugaan maladministrasi yang diterima berupa penyimpangan prosedur sebanyak 49 kasus, penundaan berlarut 27 kasus, penyalahgunaan wewenang 12 kasus, tdak memberikan pelayanan 24 kasus, diskriminasi 1 kasus, permintaan imbalan uang,barang dan jasa 5 kasus, tidak kompeten 19 kasus, dan pelayanan tidak patut 17 kasus.

“71 persen kasus sudah kami selesaikan, 29 persen sisanya masih dalam proses,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Manokwari, Jodi Kairupan mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan dan melakukan pembenahan terhadap setiap persoalan yang terjadi di rumah sakit.

“Layanan kesehatan di rumah sakit ini akan terus ditingkatkan. Bahkan kami sudah bertekad untuk bisa memperoleh akreditasi B,” tandasnya. (PB14)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: