Berita Utama

Operasi Yustisi Jaring 77 Pelanggar Prokes

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat bersama jajaran Polres Manokwari rutin menggelar operasi yustisi pendisiplinan protokol kesehatan (Prokes) di wilayah setempat.

Dari pantauan awak media di lapangan, operasi yang diselenggarakan pada Rabu (14/10/2020), terbagi dalam di dua titik berbeda. Sedikitnya ada 77 pelanggar mendapat teguran tertulis karena tidak menggunakan masker.

Operasi yustisi merupakan implementasi dari penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid – 19).

“Operasi yustisi hari ini (kemarin) kita laksanakan dua kali. Pertama,  pagi hari di Pos Pol Jalan Pasir Wosi disitu kita dapat 37 pelanggar. Kedua, sore hari di trafficlight Hj. Bauw kita temukan 40 pelanggar,” kata Perwira Pengendali (Padal) Operasi Yustisi Polres Manokwari IPDA I Made Bayu Dinata Putra saat dikonfirmasi Papua Barat News.

Dari 77 pelanggar, kata dia, banyak yang tidak menggunakan masker dan helm saat berkendara. Peringatan yang diberikan pun masih sebatas teguran tertulis. Sebab, belum ada instruksi lebih lanjut dari pimpinan terkait sanksi yang diberikan bagi para pelanggar prokres tersebut.

“Sementara ini sanksi masih berupa teguran tertulis, karena belum ada perintah lebih lanjut dari pimpinan terkait sanksi tegas. Tapi, Jika nanti mereka yang namanya sudah tercatat kembali melanggar, sanksinya tentu akan berbeda,” ujar Bayu.

Sebelumnya, dalam operasi yang sama jajaran kepolisian menemukan 93 pelanggar protokol kesehatan, diantaranya ialah anak usia dini. Mayoritas dari mereka tercatat tidak menggunakan masker dan helm saat berkendara.

Berdasarkan Pergub Nomor 23 Tahun 2020, seluruh masyarakat diwajibkan menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai masker saat berada di luar rumah atau ketika berinteraksi dengan orang lain, membatasi aktivitas sosial dan mobilitas masyarakat. Aturan itu juga berlaku bagi para pelaku usaha.

Untuk perorangan, sanksi tegas bagi pelanggar bisa berupa kerja sosial atau denda mulai dari Rp25 ribu hingga Rp250 ribu. Sementara, pengaturan bagi para pelaku usaha, yakni ditutup sementara hingga yang terberat ialah dicabut izin usahanya.(PB13)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 15 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.