OPM Menolak Pemekaran Papua

JAYAPURA – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan menolak pemekaran Papua. Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan pemekaran merupakan bagian dari politik pendudukan yang berpotensi mengancam penduduk asli. “Pemekaran wilayah itu, kami sudah terang-terangan menolaknya, baik rakyat Papua maupun TPNPB,” kata Sebby, Jumat (1/7/2022).

Sebby menyesalkan sebagian rakyat Indonesia justru mendukung pemekaran wilayah Papua. Ia menilai kebijakan pemerintah tersebut merupakan warisan kolonial untuk merampas hak orang lain.

“Seharusnya rakyat Indonesia mendesak pemerintah karena pemekaran tidak sesuai dengan keadaan. Papua tidak pernah minta pemekaran. Itu jelas-jelas politik untuk tujuan imigran mengambil alih Papua, baik sipil, politik, maupun kekayaan alamnya,” ujarnya.

Dia menegaskan, TPNPB bakal terus melawan pemerintah di Tanah Papua. “Kami akan memberi peluru untuk membunuh siapa saja orang Indonesia yang masuk di wilayah pemekaran, karena mereka membahayakan penduduk asli,” kata Sebby. “Itu akan terjadi. Tunggu dan lihat saja di lapangan.”

Konflik bersenjata masih terjadi di Papua. Rabu lalu, KKB menyerang Pos Rayon Militer Kiwirok Satgas Kodim Yonif PR 431/SSP. Seorang prajurit, Prada Beryl Kholif Al Rohman, tewas. Pada 27 Januari lalu, baku tembak terjadi antara prajurit TNI dan kelompok KKB. Sebanyak tiga prajurit TNI tewas dan seorang lainnya kritis.

Pada awal Maret lalu, TPNPB juga menyatakan bertanggung jawab atas penembakan yang terjadi di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Puncak. Penembakan itu menyebabkan delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) tewas.

Kepala Divisi Humas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, mengatakan kepolisian telah mengantisipasi meningkatnya gangguan keamanan setelah disahkannya tiga undang-undang pemekaran Papua. Markas Besar Polri telah mengirim lima kompi anggota Brigade Mobil dari Jakarta ke Papua. Nantinya tiga kompi itu bakal menjaga keamanan di Timika, satu kompi di Nabire, dan satu kompi di Jayapura.

“Yang mengatur bantuan nanti Kapolda Papua, karena yang meminta penambahan dari Kapolda,” ucapnya. “Sampai saat ini, belum ada rencana penambahan lagi.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: