Optimalisasi Literasi Digital di Papua Barat Butuh Dukungan Pemda

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program gerakan nasional literasi digital. Sehingga, empat hal yang menjadi tujuan program tersebut tercapai secara optimal. Keempat hal yang dimaksud adalah kecakapan digital, etika digital, keamanan dan kultur digital.

“Tentu tidak bisa Kominfo sendiri, tapi kerja bersama dengan pemerintah daerah,” ucap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat dikonfirmasi sejumlah awak media usai rapat koordinasi di Manokwari, Rabu (6/10/2021).

Ia melanjutkan, peran dari pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga distrik sangat diharapkan.  Gerakan literasi tingkat dasar harus tersampaikan sampai ke seluruh level masyarakat. Supaya, layanan telekomunikasi dan informasi dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sektor pendidikan, sektor usaha dan tentunya media massa juga harus terlibat,” ucap dia.

Selanjutnya, kata Jhonny, masyarakat juga perlu dibekali dengan pelatihan tingkat intermedia guna memahami ruang digital dengan baik dan benar. Seperti internet of things, virtual reality, big data, digital marketing, dan semua keahlian level medium.

“Karena ini dibutuhkan, sebab ketika infrastruktur sudah ada ya kita harus bisa menggunakan,” terang dia.

Selain itu, Kementrian Kominfo juga meluncurkan pelatihan digital tingkat lanjut melalui advanced leadership academy. Program ini bekerja sama dengan empat universitas terbaik di dunia, melatih pejabat daerah yang mengambil keputusan terkait kebijakan digital.

“Membangun startup digital founders di daerah itu dilatih dengan baik,” jelas Jhonny.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi sama pentingnya dengan penyediaan sumber daya manusia yang mampu menguasai ruang digital. Supaya tidak mudah terprovokasi dengan informasi hoaks, ujaran kebencian, pornografi dan hal-hal negatif di ruang digital. “Membangun talenta manusianya,” jelas dia.

Jhonny menambahkan, pemerintah telah mengucurkan biaya yang besar untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi. Sebab, pada era revolusi industri 4.0 banyak kegiatan konvensional mulai ditinggalkan dan bermigrasi ke ruang digital secara besar-besaran.

“Kalau operator seluler itu membangun di kawasan komersil. Kementrian Kominfo membangun di wilayah 3T. Maka, mari kita manfaatkan,” tutur pria asal Pulau Flores ini.

Perlu diketahui bahwa, hasil survei yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (AJPII) tahun 2020, status literasi digital di Indonesia secara umum belum sampai pada level baik. Khusus Provinsi Papua Barat, skor indeks literasi digital adalah 3,25. Sedangkan penggunaan layanan internet di Papua Barat, terus meningkat. Tahun 2018, penggunaan layanan internet sebanyak 564,840 jiwa meningkat menjadi 722,700 jiwa atau sekitar 70an persen dari populasi penduduk.

Terpisah, Kepala Dinas Kominfo Papua Barat Frans Istia mengakui bahwa, banyak program terkait peningkatan literasi digital terhambat sejak dilanda pandemi Covid-19. Karena, anggaran progam yang telah disusun terpaksa direfocusing untuk penanganan pandemi.

“Dua tahun ini sama sekali tidak jalan, padahal kita sudah sounding dengan kementrian untuk bangun ekonomi mikro berbasiskan digital,” jelas Frans.

Gerakan literasi digital nasional, kata dia, sudah mulai berjalan. Akan tetapi, program dinas akan digulirkan kembali rencana terkait untuk memperkuat pemahaman masyarakat agar dapat memanfaatkan ruang digital. (PB15)

 

**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 8 Oktober 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: