Berita Utama

Paket Lengkap Tuntutan Lukas Enembe

JAKARTA – Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut bekas Gubernur Papua Lukas Enembe dengan hukuman pidana penjara, denda, uang pengganti, dan sanksi politik. Jaksa menyebutkan sikap terdakwa Lukas yang berbelit-belit dalam memberi keterangan di persidangan menjadi pertimbangan untuk memperberat tuntutan.

“Menuntut terdakwa Lukas Enembe dengan hukuman pidana 10 tahun 6 bulan penjara,” ujar jaksa KPK, Wawan Yunarwanto, dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Selain dituntut pidana penjara, Lukas dikenai denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti Rp 47,8 miliar.

Lukas diberi waktu melunasi kewajiban uang pengganti itu selama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam kurun waktu itu ia tidak membayar, harta kekayaannya akan disita dan dilelang.

Jaksa KPK memaparkan sejumlah alasan dalam surat tuntutan. Terdakwa Lukas disebut tak sopan sepanjang persidangan. ”Perbuatan terdakwa juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan pidana korupsi, dan terdakwa tidak sopan selama masa persidangan.” Dalam persidangan pada Senin pekan lalu, misalnya, jaksa menyebutkan Lukas mengamuk saat dicecar dengan sejumlah pertanyaan.

Lukas bahkan disebut jaksa melempar mikrofon dalam ruang sidang. Jaksa juga menyebutkan Lukas sering kali mengeluarkan kata-kata kotor disertai cacian selama persidangan. Meski begitu, jaksa tetap mempertimbangkan alasan yang meringankan, yakni terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.

Selain itu, jaksa menuntut agar Lukas dicabut hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. “Setelah selesai menjalani hukuman, ia tidak bisa menggunakan hak politiknya selama lima tahun.” Semua tuntutan jaksa tersebut didasari keyakinan jaksa KPK bahwa politikus Partai Demokrat itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi.

Jaksa KPK menuturkan Lukas didakwa dengan dua pasal, yakni Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dakwaan kedua, Lukas dijerat dengan Pasal 12 huruf B undang-undang yang sama.

Lukas ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi sejak 5 September 2022. Lukas diajukan ke meja hijau sejak 19 Juni 2023. Dalam surat dakwaan, jaksa menyebutkan, selama menjabat pada 2013-2018 dan 2018-2023, Lukas dinilai terbukti menerima hadiah atau janji Rp 45,8 miliar.

Dana sebesar Rp 10,1 miliar, di antaranya, didapat dari Piton Enumbi, direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge–Lingge, PT Astrad Jaya, dan PT Melonesia Cahaya Timur. Adapun Rp 30,4 miliar lagi didapat dari Rijatono Lakka, Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua, dan pemilik Manfaat CV Walibu.

Fee Sejumlah Proyek

Piton Enumbi dan Rijatono Lakka merupakan kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Provinsi Papua. Kedua rekanan tersebut diduga memberikan komisi atau fee kepada Lukas agar mereka bisa mengerjakan proyek di Papua. Rijatono dan Piton telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dari keterangan sejumlah saksi di persidangan, jaksa memaparkan, terungkap adanya dugaan intervensi oleh Lukas dalam memenangkan Piton dan Rijatono dalam proyek pengadaan infrastruktur dan jasa pemerintah daerah Papua. Piton sebelumnya adalah anggota tim sukses Lukas dalam masa pencalonannya sebagai Gubernur Papua pada periode pertama.

Setelah dilantik menjadi gubernur pada 2013-Januari 2018, Lukas ditengarai meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua, Mikael Kambuaya,  memberikan sejumlah proyek kepada Piton. Hal tersebut dikuatkan oleh adanya tangkapan penggalan percakapan pesan pendek dari gawai yang disita penyidik.

Dalam potongan pesan itu juga ditengarai ada kesepakatan pemberian fee kepada Lukas atas kontrak proyek yang diberikan. Jaksa menyebutkan, selama 2013-2022, Piton diduga memperoleh 10 proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD) dengan nilai kontrak Rp 108 miliar.

Lukas kembali maju sebagai gubernur pada periode kedua (2018-2023). Untuk periode kedua, Rijatono Lakka didapuk sebagai anggota tim sukses. Selepas pelantikan, Rijatono meminta proyek sebagai kompensasi atas kemenangan Lukas. Lukas pun mengiyakan, tapi dengan syarat adanya fee atas proyek yang diberikan.

Lukas pun memberi perintah Kepala Dinas PUPR Papua, Gerius One Yoman, untuk mengupayakan Rijatono sebagai pemenang dalam sejumlah proyek di Papua. Selama Lukas menjabat pada periode kedua, Rijatono disebut memperoleh 12 proyek dengan nilai Rp 110 miliar yang bersumber dari APBD Papua. Jaksa menyebutkan total fee yang diterima Lukas sebesar Rp 45,8 miliar dengan rincian Rp 10,1 miliar dari Piton dan Rp 30,4 miliar dari Rijatono. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.