Berita Utama

Panwas Rekomendasikan PSU di Sejumlah TPS

MANOKWARI, PB News – Panitia Pengawas Distrik Manokwari Barat merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada sejumlah TPS di distrik tersebut, lantaran ditemukan adanya kesalahan prosedur atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Manokwari, pada Rabu (9/12/2020).

Rekomendasi Panwas Distrik tersebut diberikan kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Manokwari Barat melalui surat Nomor 051/KETUA/PANWASLU.MKW.BRT/HK 01.01/XII/2020.

Ketua Panwas Distrik Manokwari Samsudin Renyah mengatakan, berdasarkan hasil laporan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) serta temuan Panwas Distrik, telah terjadi kesalahan prosedur atau kejanggalan dalam proses pemilihan dan perhitungan suara di TPS. Kejanggalan tersebut terdapat 16 TPS yang tersebar di 4 Kelurahan dan 1 Kampung di Distrik Manokwari.

“Ada 16 TPS yang kita rekomendasikan untuk menggelar PSU. Seluruhnya tersebar di Kelurahan Amban, Kelurahan Sanggeng, Kelurahan Wosi, Kelurahan Manokwari Barat dan Kampung Inggramui,” katanya di Manokwari, Jumat (11/12/2020).

Menurut dia, laporan dan temuan yang terindikasi merupakan pelanggaran diantaranya banyak warga yang datang ke TPS hanya dengan membawa C-Pemberitahuan tanpa KTP. Akan tetapi diijinkan masuk ke TPS untuk memberikan hak suara. Selain itu, ada juga gerakan mobilisasi massa dalam jumlah yang besar di sejumlah TPS. “Sasarannya adalah memenangkan Paslon tertentu pada TPS yang dituju,” kata dia.

Dia mengutarakan, bahwa dalam temuan itu ada warga yang melakukan pencoblosan berulang-ulang kali. Pencoblosan tersebut dilakukan beberapa kali di TPS yang sama kemudian berpindah ke TPS lain dengan aksi serupa. Hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap PKPU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota serta PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Covid-19. “Ini jelas merupakan pelanggaran sehingga harus kami sikapi,” lanjut Sam.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari Syors A Prawar mengatakan, jenis pelanggaran yang terjadi di sejumlah TPS berdasarkan temuan PTPS dan Panwas Distrik Manokwari Barat telah memenuhi unsur yang termuat dalam Pasal 112 dan 113 PKPU Nomor 8 Tahun 2018.

“Jadi tidak hanya mobilisasi massa tapi tidak memiliki KTP dan menggunakan hak pilih orang lain telah memenuhi syarat diberlakukannya PSU,” ujarnya.

Syors menuturkan, pihaknya juga mendapat laporan adanya tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan penyelenggara terhadap Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) ketika melakukan tugas pengawasan di lapangan. “Bahkan ada juga ancaman,” lanjut dia.

Dia menyebutkan, dalam perkara itu diduga ada ketidakberesan dalam proses pendistribusian C-Pemberitahuan kepada masyarakat sehingga tidak tepat sasaran. Hal tersebut terungkap ketika ada warga pemilih yang datang membawa KTP dan namanya termuat dalam DPT hendak melakukan pencoblosan tetapi dihalangi oleh oknum petugas KPPS dengan alasan pihaknya mengikuti perintah dari KPU untuk memprioritaskan warga yang membawa C-Pemberitahuan.

“Jadi selain pelanggaran administrasi, kami juga akan menelusuri lebih jauh kemungkinan adanya tindak pidana dalam proses Pilkada tahun Ini,” pungkas Syors. (PB25)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.