Berita UtamaInforial

Papua Barat Fokus Rehabilitasi Hutan dan Lahan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat fokus pada usaha pemeliharaan dan rehabilitasi hutan dan lahan di tahun 2021. Proses pemeliharaan dan rehabilitasi hutan dan lahan akan jadi program prioritas unggulan Papua Barat.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Hendrik F. Runaweri mengatakan prioritas program Dinas Kehutanan di tahun 2021 pada sektor rehabilitasi hutan dan lahan di seluruh Papua Barat. Menurutnya program rehabilitasi tidak difokuskan pada salah satu daerah namun di lakukan di seluruh daerah sesuai kemampuan mata anggaran yang tersedia.

“Tahun 2021 ini kita berusaha fokus pada rehabilitasi hutan dan lahan,” ujarnya di Manokwari, Rabu (6/1/2021).

Runaweri menerangkan, pada tahun ini tidak banyak program yang diusulkan, lantaran masih dalam situasi pandemi Covid-19. Sehingga banyak anggaran yang akan terserap untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah.

“Kita semua tahu banyak kegiatan tidak jalan karena terkena dampak Covid-19,” urainya.

Meskipun begitu, dia menyatakan, Pemprov Papua Barat akan berupaya memenuhi target 70 persen hutan sebagai kawasan lindung. Pemprov Papua Barat akan menempuh sejumlah skenario untuk memenuhi target itu.

Dia mengatakan, dalam dokumen revisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) provinsi yang telah ditetapkan, baru 67 persen hutan yang mampu terakomodir dalam kawasan lindung.

Menindaklanjuti hasil konferensi internasional keanekaragaman hayati ekonomi kreatif dan ekowisata di Manokwari pada Oktober 2018, Pemprov Papua Barat menargetkan 70 wilayah hutan di daerah ini akan dijadikan sebagai kawasan lindung.

“Dari target itu baru 67 persen yang tercapai. Masih tersisa 3 persen yang harus kita kejar,” ucap Runaweri.

Ia optimistis dengan dengan program kerja yang sedang dan akan dilakukan Dinas Kehutanan Papua Barat, target tersebut dapat dipenuhi.

Skenario lain yang dilaksanakan Dinas Kehutanan, yakni tak akan ada lagi pelepasan status kawasan lindung untuk pemanfaatan yang lain. Seluruh kabupaten dan kota pun akan didorong untuk memiliki hutan kota atau ruang terbuka hijau.

Tak hanya itu, untuk memenuhi 70 persen kawasan lindung di daerah ini, Pemprov Papua Barat tidak akan memperpanjang izin konsesi pemanfaatan hutan yang dalam waktu dekat akan berakhir. “Sehingga lahan hutan itu bisa kita rehabilitasi untuk didorong menjadi kawasan hutan lindung, bukan lagi hutan produksi,” sebut Runaweri.

Mewujudkan 70 persen hutan sebagai kawasan lindung menurutnya cukup berat. Beberapa tantangan yang harus dijawab antara lain, pembangunan dan pemekaran wilayah. “Seperti pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas publik yang lain. Mau tidak mau pembangunan harus dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya. (PB22)

**Berita ini telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 7 Januari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.