Papua Barat Wacanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Lonjakan kasus Covid-19 di Papua Barat turut menggoyang ibu kota Manokwari. Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai menjajaki pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro agar pandemi berangsur melandai.

Menurut data resmi Satgas Covid-19 Papua Barat, Rabu (30/6/2021), terjadi penambahan 162 kasus baru Covid-19. Dengan adanya penambahan kasus baru itu, maka kasus positif Covid-19 menjadi 10.739 kasus atau 20,9 persen. Sementara presentase kematian dari kasus terkonfirmasi positif adalah 186 orang atau 1,7 persen.

Hingga Rabu (30/6/2021), kasus aktif sudah mencapai 1.101 kasus. Lonjakan kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Manokwari berjumlah 598 kasus. Disusul Kabupaten Fakfak berjumlah 143 kasus, Teluk Wondama berjumlah 112 kasus, Teluk Bintuni berjumlah 102 kasus, Kota Sorong berjumlah 80 kasus, Kaimana berjumlah 44 kasus, dan sisanya berasal dari Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Manokwari Selatan, dan Tambrauw.

Untuk mengendalikan situasi pandemi agar tidak melonjak, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan telah menginstruksikan pengetatan pembatasan kerja di lingkungan Pemprov Papua Barat. Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) diberlakukan, selama 14 hari kerja, sejak 24 Juni hingga 13 Juli 2021.

Namun kebijakan pembatasan kerja itu dinilai belum cukup untuk mengendalikan terus melonjaknya kasus baru positif Covid-19. Sebab itu Gubernur Papua Barat kembali mewacanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro selama 14 hari.

Pembahasannya terus dimatangkan dengan menggelar rapat koordinasi terbatas antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah kasus positif Covid-19 tinggi.

Gubernur Mandacan mengatakan penerapan kebijakan PPKM mikro untuk Papua Barat terus dikaji dan dimatangkan. Penerapan kebijakan PPKM mikro diharapkan menekan laju penularan Covid-19.

“Penerapan kebijakan PPKM masih terus kita bahas, besok masih rapat lagi dengan FKUB,” ujarnya kepada awak media di Manokwari,  Rabu (30/6/2021).

Dominggus menyatakan penerapan PPKM mikro akan dimulai dengan pengetatan arus masuk warga dari luar ke Papua Barat. Pembatasan arus masuk bagi warga yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Papua Barat akan diperketat.  Izin masuk hanya diberikan khusus bagi pejabat tinggi yang masuk untuk keperluan pemerintahan. Sementara warga lainnya yang datang tanpa tujuan jelas tidak diberikan akses masuk. Disamping itu, untuk warga Papua Barat diwajibkan menunjukan bukti hasil Rapid Antigen atau Genose yang asli.

“Warga masuk dari luar baik di bandara maupun pelabuhan laut tetap diberlakukan aturan yang sama,” ujarnya.

Pembatasan aktivitas masyarakat di ruang publik juga akan diatur dan diawasi secara ketat bersama Polisi dan TNI. Regulasi sebagai payung hukum, kata dia,  telah diterbitkan dalam Peraturan Gubernur. Aktivitas berkerumun dan rapat kerja selama beberapa minggu ke depan akan dibatasi.  Pembatasan aktivitas tidak hanya pada masyarakat tetapi juga akan diberlakukan pada ASN dengan kebijakan peniadaan rapat selama pelaksanaan PPKM mikro.

“Selain pembatasan di masyarakat. Kami juga minta agar tidak ada aktivitas rapat oleh instansi pemerintah selama beberapa waktu  ke depan,” katanya.

Dia melanjutkan kebijakan teknis lainnya yakni penyuntikan vaksin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah. Diakuinya selama ini, penyuntikan vaksin di lingkungan pemprov belum diikuti seluruhnya oleh pegawai. Karena itu, ddia meminta agar seluruh pimpinan instansi menjadi contoh sudah mengikuti penyuntikan vaksin dan mendesak staf untuk mengikuti vaksin.

“Kita akan kembali minta agar seluruh pejabat dan pegawai di provinsi harus divaksin,” pungkasnya. (PB22)

 

**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 1 Juli 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: