Berita Utama

Papua Masih Kesulitan Wujudkan Daerah Layak Anak

JAYAPURA — Perlindungan dan pemenuhan hak anak di Papua masih terganjal banyak kendala. Papua masih berkutat pada masalah klasik minimnya perlindungan anak dari minuman keras serta pemenuhan hak identitas anak. Perlu komitmen kuat dari pemerintah untuk pastikan daerah yang layak anak.

”Kondisi pemenuhan dan perlindungan hak anak di Papua masih berada di bawah nasional, ada sejumlah tantangan yang masih kita hadapi dengan kompleksitas masalah di Papua,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Papua, Yosephine Wandosa di Jayapura, Papua, Selasa (25/6/2024).

Pada 2023, hanya ada satu daerah di Papua yang masuk dalam kabupaten/kota layak anak (KLA) kategori pratama, yakni Kabupaten Jayapura. Bahkan, Kabupaten Jayapura menjadi satu-satunya dari 42 kabupaten/kota di tanah Papua yang mendapat predikat ini.

Yosephine mengungkapkan, daerah-daerah di Papua masih sulit memenuhi kriteria KLA, apalagi dengan berbagai persoalan yang tak kunjung diselesaikan. Akibatnya, berbagai masalah yang ada ini menghambat pembangunan sumber daya manusia sejak dini di Papua.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2023, cakupan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun di Papua hanya 50,85 persen. Angka ini tertinggal jauh dari rata-rata nasional, yakni 91,97 persen pada tahun yang sama. Hal ini memengaruhi akses anak Papua dalam berbagai program pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, ada permasalahan perlindungan anak Papua dari minuman keras yang juga tak kunjung terselesaikan. Selama ini, kata Yosephine, minuman keras telah menjadi sumber pendapat asli daerah (PAD). Belum lagi, terdapat sejumlah peredaran minuman keras lokal yang sulit dikendalikan oleh pemerintah.

”Saat ini ada regulasi pengendalian (minuman keras), tetapi implementasinya di lapangan masih sulit untuk dilaksanakan. Daerah punya berbagai pertimbangan dalam implementasinya, termasuk pertimbangan ketergantungan PAD,” ujarnya.

Yosephine berharap perhelatan Hari Anak Nasional Nasional 2024 yang diselenggarakan di Papua menjadi momentum semua pihak bersinergi kembali memperhatikan pemenuhan dan perlindungan hak anak. Perayaan Hari Anak Nasional yang akan diperingati pada 23 Juli 2024 akan berpusat di kompleks olahraga Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura.

Pada 2024 ini, lanjut Yosephine, Pemerintah Provinsi Papua sedang mengadvokasi lagi Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor agar kembali masuk kategori KLA. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah setempat juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (Unicef).

”Advokasi ini diharapkan menjadi pendampingan untuk wilayah lain secara bertahap. Daerah daratan akan mencontoh Jayapura, sedangkan wilayah pesisir dan kepulauan akan mencontoh Biak Numfor,” ucap Yosephine.

Yonas Kedeikoto (15) (kiri) dan Jekson Pigome (12) mengikuti proses belajar mengajar secara daring di Kota Jayapura, Papua, Senin (10/8/2020). (ANTARA FOTO/Indrayadi TH)

Bukan seremonial semata

Kepala Unicef Perwakilan Papua Aminuddin M Ramdan berharap perhelatan Hari Anak Nasional di Papua tidak sebatas seremonial. Aminuddin mendorong ini menjadi momentum bagi daerah merefleksi secara menyeluruh pemenuhan dan perlindungan hak anak di berbagai sektor.

Komitmen pemerintah, kata Aminuddin, akan menjadi penentu agar berbagai program yang berpihak pada anak bisa terealisasi. Selama bertahun-tahun, Unicef melakukan penelitian dan pengembangan program yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Tahun ini, Unicef mengajak lintas perangkat daerah untuk berkolaborasi dalam penyelesaian masalah di Papua. Dalam pemenuhan hak identitas anak, misalnya, Unicef tengah mendorong kolaborasi antara dinas kesehatan dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam menghadirkan pencatatan kelahiran anak yang lebih terjangkau.

Dalam program ini, anak yang dilahirkan di puskesmas bisa langsung dibantu proses untuk mendapatkan akta kelahiran, tanpa harus ke kota. Ini membantu orangtua, apalagi banyak daerah di Papua dengan aksesibilitas terbatas. Program ini baru akan dilaksanakan di beberapa daerah. ”Ketika program ini berjalan lancar, semoga bisa direplikasi oleh daerah-daerah lain di Papua,” ujar Aminuddin.

Staf spesialis perlindungan anak Unicef perwakilan Papua, Dhiana Anggraeni, juga berharap perayaan Hari Anak Nasional menjadi kesempatan bagi anak di Papua didengarkan suaranya. Menurut dia, saat ini anak-anak di Indonesia, termasuk di Papua, memiliki kapasitas untuk bersuara dalam pembangunan daerah.

”Anak di Papua menyaksikan secara langsung tindakan-tindakan kekerasan, perundungan, hingga pernikahan usia anak. Mereka bisa memberikan masukan kebijakan yang tepat dan ini harus didengar serta ada aksi dalam kebijakan,” tutur Dhiana.

Selama ini, Unicef juga mendampingi anak Papua dalam meningkatkan kapasitas anak melalui program lingkar remaja (adolescent circle). Program yang menyasar anak usia remaja ini upaya dalam meningkatkan keterampilan anak. Selain mendekatkan anak dengan berbagai aktivitas positif, program ini membantu meningkatkan kapasitas anak dalam menyalurkan suara dalam pembangunan daerah.

Pelibatan anak dalam pembangunan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara spesifik juga telah diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

”Kebijakan saat ini dan masa depan harus mendengarkan suara anak sehingga kebijakannya berpihak anak. Ini penting, mengingat anak-anak yang ada sekarang tengah disiapkan untuk menjadi bonus demografi generasi emas. Jangan sampai malah sebaliknya,” ujar Dhian. (kom/pbn)

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.