Paslon Harus Cerdas Gunakan Alat Peraga Kampanye

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari yang akan bertarung dalam Pilkada serentak 2020 diharapkan cerdas memanfaatkan bahan dan alat peraga kampanye, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manokwari Syors A. Prawar, mengatakan, selama masa kampanye pihaknya lebih menitikberatkan pada penggunaan bahan dan alat peraga kampanye oleh masing-masing Paslon.

“Banyak yang memanfaatkan masa kampanye ini untuk pamer kekuatan dan menggunakan berbagai cara sebagai alat kampanye,” ujarnya ketika ditemui usai Rakor Bawaslu Kabupaten Manokwari bersama DAP, LMA, tokoh agama, tokoh perempuan, LSM dan tokoh masyarakat di Manokwari, Rabu (7/10/2020).

Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020,  terdapat adanya penambahan alat peraga kampanye. Sebab, Pilkada tahun ini dilaksanakan dalam situasi daerah yang sedang dilanda Pandemi Covid-19. Alat Peraga dimaksud berupa masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan dan alat-alat lainnya yang berhubungan dengan protokol kesehatan.

“Jadi Paslon hanya diperbolehkan memanfaatkan alat peraga yang diatur dalam regulasi,” kata dia.

Selain itu, dirinya juga menekankan pemanfaatan sarana umum seperti tempat ibadah, perkantoran, sekolah dan kampus sebagai tempat dilaksanakannya kampanye.

“Pembagian masker dan hand sanitizer kepada umat atau jemaat di tempat ibadah itu boleh. Tapi tidak untuk melakukan kegiatan politik di lokasi tersebut,” kata dia.

Apalagi hal tersebut sudah menjadi konsensus bersama antara masing-masing Paslon, KPU dan Bawaslu sebelum tahapan kampanye dimulai. Di mana disepakati bahwa kampanye tidak dilakukan pada hari Minggu sebagai wujud penghormatan terhadap kearifan lokal.

Dia juga meminta kepada para pemimpin agama untuk lebih bersifat netral dalam tugas pelayanannya. Apabila memberikan pelayanan doa kepada umat atau jemaat, pemimpin agama hendaknya tidak terkesan berpihak pada paslon tertentu.

“Kalaupun mau berdoa, berdoalah untuk kedua paslon yang ada saat ini,” ucap Syors.

Dirinya meminta kepada masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan kepada Bawaslu jika menemukan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh paslon maupun tim pemenang di lapangan. Dengan demikian, masyarakat secara sadar telah membantu tugas Bawaslu dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan bermartabat.

“Apabila masyarakat menemukan adanya pelanggaran dilaporkan kepada Bawaslu,” ujarnya.

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu, Kabupaten Manokwari dikategorikan sebagai daerah rawan pemilu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kecurangan Pilkada sagat membantu pihak penyelenggara untuk menghapus kesan tersebut.

“Jadi partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan,” ucap Syors.

Sementara itu, Panglima Parlemen Jalanan Ronald Mambieuw, mengatakan, pemilihan kepala daerah bukanlah pertarungan hidup mati tapi bagaimana menjalankan demokrasi yang bermuara pada lahirnya pemimpin daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

“Masyarakat diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Pilkada ini secara baik, agar mampu menghapus kesan Manokwari sebagai daerah rawan Pilkada,” ujarnya.

Dia menegaskan, Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara Pilkada harus bekerja secara profesional sehingga kerawanan Pilkada tidak terjadi. Momentum pemilu yang tidak berjalan aman bukti kegagalan kinerja dari pihak penyelenggara.

“Tunjukkan profesionalitas dalam bekerja sehingga tidak ada kesan kerawanan Pilkada disebabkan oleh kerja penyelenggara,” pungkas dia. (PB25)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 8 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: