Berita Utama

Patroli Gabungan Belum Dilaksanakan

  • Menunggu SK Baru

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Bidang penindakan Satgas Covid-19 Manokwari belum bisa melakukan patroli gabungan dalam rangka penindakan dan penertiban disiplin protokol kesehatan (prokes) bagi masyarakat dan para pelaku usaha.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) dan Pemadam Kebakaran Manokwari, Yusuf Kayukatui saat dikonfirmasi perihal penindakan bagi pelanggar prokes, Rabu (13/1/2021) mengatakan, pihaknya masih menunggu adanya SK Bupati baru di tahun  ini, sebagai dasar acuan atau dasar hukum baginya untuk melaksanakan tugas di lapangan. Mengingat SK tersebut berakhir di tahun 2020 dan belum ada SK baru diawal tahun ini.

“Saya belum bisa berkomentar terkait langkah-langkah penegakan, karena belum ada SK. Jika sudah ada, maka kami akan koordinasikan dengan TNI/Polri untuk membackup kami,” jelasnya.

Dengan demikian, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama tim Satgas Covid-19 terkait pekerjaan di tahun 2020. Sehingga kekurangan yang ada bisa dilengkapi di tahun 2021 ini.

Meski belum ada patroli gabungan yang melibatkan TNI Polri, namun sejauh ini pihaknya tetap melaksanakan patroli yang hanya bersifat mengingatkan masyarakat yang melanggar prokes.

“Kegiatan patroli penindakan untuk sementara belum dilaksanakan, kami hanya melakukan patroli biasa saja khusus untuk Satpol PP dan belum melibatkan TNI Polri dan belum menarik denda,” ungkapnya.

Sementara terkait dengan denda yang dikumpulkan dari pelanggar Prokes di tahun 2020 lalu, kata Kayukatui untuk denda tahun lalu telah terkumpul sebanyak Rp 30 jutaan. Sedangkan untuk awal tahun 2021 belum ada denda yang terkumpul karena belum adanya SK baru sebagai dasar hukum untuk dilakukannya penindakan.

Diakui Kayukatui, pihaknya sering mendapat komplain dari para pelaku usaha terkait besaran denda yang dianggap terlalu berat/mahal. Menurutnya keberatan dari para pelaku usaha tersebut cukup beralasan, mengingat dimasa pandemi ini pelaku usaha cukup kesulitan mendapatkan penghasilan.

“Menurut saya denda Rp. 500 ribu itu berat. Nanti akan saya sampaikan ke pak bupati dana petunjuk selanjutnya ada di pak bupati. Karena mereka (pelaku usaha) banyak yang komplain. Kita tetap jalankan karena sudah menjadi tugas kami,” tukasnya. (PB19)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 14 Januari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.