PDI-P Minta Wacana Penundaan Pemilu 2024 Distop, Jokowi Tekankan Konstitusi Harus Dipatuhi

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta agar wacana penundaan Pemilu 2024 dihentikan karena dianggap tidak produktif di tengah situasi pandemi Covid-19. Seluruh menteri diingatkan untuk tidak berbeda sikap dengan Presiden Joko Widodo yang taat dan patuh terhadap konstitusi.

”Sebaiknya kita stop wacana yang tidak produktif itu. Mari kita bergotong royong bersama untuk membantu rakyat sebagai skala prioritas terpenting,” ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis, Rabu (30/3/2022).

Hasto menegaskan, partainya menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Ia menyebut, PDI-P tetap akan mematuhi tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR, yakni 14 Februari 2024.

”Sudah disepakati 14 Februari dan kami tidak akan menjilat ludah kami sendiri. Itulah yang harus ditunjukkan sebagai etika politik yang baik di dalam menaati suatu aturan main,” tutur Hasto.

Hasto menuturkan, Presiden sudah berulang kali menyampaikan sikapnya secara tegas terkait kesepakatan tanggal pemungutan suara, yakni 14 Februari 2024. Karena itu, tidak sepatutnya ada menteri yang berbeda pendapat dengan Presiden.

Hasto meminta para menteri fokus pada tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Ketika menteri menyentuh di luar tupoksinya, hal ini justru memunculkan kerancuan. Apalagi, sebagaimana diatur di UUD 1945, pemilu diatur lima tahun sekali. Selain itu, masa jabatan presiden dan wakil presiden juga telah dibatasi hanya dua periode.

”Menteri yang terus ngotot berbicara di luar kewenangannya, itu tidak memahami hakikat konstitusi kita,” ujar Hasto.

Seusai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3), Presiden Joko Widodo, kembali menegaskan patuh pada konstitusi. ”Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu sering saya dengar, tetapi konsitusi kita sudah jelas,” kata Presiden Jokowi.

Adapun di Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. ”Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi,” kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya, dalam perjalanan dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) menuju Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo, hingga Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang, beberapa warga meneriakkan soal tiga periode tersebut. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: