Pejabat di Mansel Dideadline LHKP Hingga 28 Februari

MANSEL, papuabaratnews.co – Seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Manokwari Selatan dideadline untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga 28 Februari 2021 mendatang.

Admin Kabupaten Mansel Hariadhi mengatakan, terkait kepatuhan LHKPN batas waktu penyampaian laporan periodik yaitu hingga 31 Maret 2021.  Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan tenggat waktu memasukan LHKPN.

melalui Peraturan Bupati (Perbup) Mansel, batas waktu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga akhir Februari ini.

“Sesuai dengan Perbup Mansel, deadline LHKPN yaitu 28 Februari. Hal ini dimaksudkan agar bilamana hingga 28 Februari belum rampung, maka masih ada waktu satu bulan untuk merampungkannya. Karena kalau sudah akhir Maret, tidak ada waktu lagi karena sudah terkunci di sistem,” kata Hariadhi di ruang kerjanya, Ransiki, Rabu (10/2/2021).

Pria yang akrab disapa Adhi itu menyebutkan hingga saat ini LHKPN Mansel sudah mencapai 47, 368 persen atau 126 wajib lapor.

“Masih ada 140 wajib lapor yang belum menyerahkan LHKPN-nya,” ujarnya.

Dia menambahkan, dalam Perbup tentang LHKPN itu diatur juga sanki yang akan diterima bagi wajib lapor (pejabat) yang tidak meemasukan LHKPN.

“Ada sanksi di Perbup penahanan TTP Maret, kemudian penurunan pangkat setingkat lebih rendah, sampai pembebasan dari jabatan,” terangnya. (PB24)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 11 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: