Pejabat Saling Sangkal Soal Kelaparan di Papua
JAKARTA – Sedikitnya enam orang meninggal dalam waktu dekat di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, akibat kerawanan pangan dan cuaca ekstrem. Pejabat-pejabat di Jakarta saling berbeda keterangan soal kejadian itu dan kelambanan penanganannya.
Pada Selasa (1/8/2023) lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bantuan terlambat dikirimkan karena awalnya pemerintah tidak bisa mengirimkan makanan ke sana. Sebab, bantuan makanan hanya bisa disuplai lewat jalur udara sementara penerbangan tidak bisa dilakukan karena ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.
“Ada kelompok-kelompok bersenjata yang ada di situ (sehingga) penerbangan di sana takut. Karena takut ditembak, sehingga akhirnya terhambat penerbangan,” kata Tito.
Mengetahui persoalan tersebut, Tito mengaku langsung berkoordinasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk dan Bupati Puncak Willem Wandik. Dua pejabat daerah tersebut lantas berkomunikasi dengan pemimpin gereja dan tokoh adat di wilayah sekitar kelaparan terjadi.
“Mereka (pemuka agama dan tokoh adat) menjamin, terutama pesawat komersial sipil boleh masuk, sehingga pesawat untuk menyuplai pangan sudah bisa masuk, sudah selesai,” kata mantan kapolda Papua itu.
Sehari setelahnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono justru mengatakan tidak ada gangguan keamanan dari kelompok separatis bersenjata dalam distribusi bantuan bencana kekeringan dan kelaparan di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, itu. Yudo mengatakan, kendala distribusi bantuan murni karena cuaca dan akses menuju dua distrik tersebut.
“Nggak ada, jadi saya pastikan untuk kendala dari KKB/KST nggak ada. Jadi memang saat ini kendalanya hanya cuma cuaca saja,” ujar Yudo usai rapat koordinasi dengan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin terkait penanganan bencana kekeringan di Kabupaten Puncak, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).
Hal ini disampaikan Yudo menanggapi pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang mengatakan pengiriman bantuan ke Papua mengalami gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata. Namun demikian, Yudo mengaku belum mendengar laporan tersebut.
“Saya (menegaskan) sampai sekarang tidak mendengar itu dan nyatanya bahan pangan kita yang kita kirim sudah terdistribusi dan sampai sana, dan sampai sekarang tidak ada gangguan tembakan dari KKB. Jadi itu tolong itu media membangun jangan sampai terbangun seolah-olah menakuti itu, kita tidak pernah takut, karena ini bantuan kemanusian yang harus kita dahulukan kemanusian,” kata Yudo.
Yudo juga memastikan kesiapan prajurit TNI untuk memastikan distribusi bantuan aman dari gangguan KKB di Papua. “Ada satu pleton dan dari Polri ada disana juga. Sekitar 50 orang untuk menjaga di bandara maupun jalan menuju Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, kan dua distrik itu yang terdampak,” ujarnya.
Sedangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (31/7/2023) mengindikasikan bahwa gangguan keamanan memang menghambat penanganan kelaparan di Papua Tengah. “Di sana memang problemnya selalu seperti itu. Medannya yang sangat sulit, pesawat yang mau turun pilotnya gak berani sehingga problem itu yang terjadi,” ujarnya usai peresmian Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kurang lebih 7.500 warga terdampak bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Hal ini didasarkan data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Puncak per Minggu (30/7/2023).
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, kemarau berkepanjangan diiringi cuaca dingin ekstrim memicu terjadinya gagal panen warga Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Hal ini membuat warga kesulitan mendapatkan bahan makan dan air bersih, hingga dilaporkan lima orang dewasa dan seorang bayi meninggal dunia karena diduga diare dan dehidrasi.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada Rabu kemarin memanggil para menteri dan kepala lembaga terkait untuk melakukan rapat Koordinasi penanganan kasus di Papua Tengah itu, “Selaku Ketua Badan Pengarah Papua, Wapres bertindak cepat dengan melakukan rapat Koordinasi untuk menangani kasus kekeringan dan kelaparan yang terjadi di Papua Tengah. Ini sebagai tindak lanjut perintah Presiden agar peristiwa di Papua Tengah itu cepat teratasi,” kata Juru Bicara Wakil Presiden RI Masduki Baidlowi dalam keterangannya, Rabu (2/8/2023).
“Menurut laporan pemerintah setempat, kondisi inilah antara lain yang menjadi sebab terjadinya kelaparan di sana. Wapres menggelar Rapat Internal fokus membahas percepatan penanganan dampak dari kekeringan tersebut,” ujarnya. Dua kali Masduki menggunakan kata kelaparan untuk menggambarkan kejadian di Papua Tengah. (REP)
