Berita Utama

Pekerja Migran Rentan Korban Perdagangan Orang

JAKARTA – Lagi-lagi pekerja migran Indonesia menjadi korban perdagangan orang. Kali ini 20 pekerja dilaporkan telah disekap di Karen, Myanmar. Mereka dikirim ke sana di luar prosedur dan dipekerjakan secara paksa selama 17-19 jam sehari oleh perusahaan penipuan online. Mereka mendapat hukuman fisik dan denda dari manajemen perusahaan jika kerja mereka dianggap tak mencapai target.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memastikan pekerja migran yang menjadi korban perdagangan orang di Myanmar merupakan korban scamming online. Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, mengatakan Myanmar bukan negara penempatan bagi pekerja migran sehingga pekerja yang ada di sana dipastikan ilegal. BP2MI juga menyatakan sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar untuk memastikan korban yang disekap tercatat di command center atau sistem data milik BP2MI.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo, mengatakan polisi masih menyelidiki kasus perdagangan orang tersebut. Polisi saat ini meminta data para korban atau keluarga korban.

Menurut Djuhandhani, ke-20 warga Indonesia itu tidak tercatat dalam lalu lintas imigrasi Myanmar sehingga diduga masuk ke Myanmar secara ilegal. Mereka terdeteksi di Myawaddy, daerah konflik bersenjata antara militer Myanmar (Tatmadaw) dengan kelompok pasukan suku Karen. “Otoritas Myanmar tidak dapat masuk ke Myawaddy karena lokasi tersebut dikuasai pemberontak,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (1/5/2023).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan Kedutaan Besar Indonesia di Yangon sudah mengirim nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Myanmar. Menurut dia, Kedutaan Besar Indonesia di Yangon juga sudah berkoordinasi dengan aparat setempat, tapi kondisinya sulit karena kawasan tersebut berada di lokasi perang.

Koordinator Departemen Advokasi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Serikat Buruh Migran Indonesia, Juwarih, mengatakan kasus ini sudah memenuhi unsur perdagangan orang. Unsur tersebut dilihat dari proses, cara, dan tujuan eksploitasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menurut dia, kasus TPPO dengan sindikat penipuan online pertama kali terjadi di Kamboja pada 2021. Kasus ini kemudian menyebar ke Myanmar, Laos, Thailand, dan Vietnam. Menurut dia, ada kemungkinan pengelola perusahaan tersebut satu jaringan karena modus operandinya hampir sama.

Kasus TPPO Makin Marak

Kementerian Luar Negeri melaporkan jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia mencapai 752 kasus selama 2022. Angka itu naik 100 persen dibanding pada 2021 yang berjumlah 361 kasus. Namun Kementerian Luar Negeri tidak menjelaskan detail, apakah ratusan kasus itu termasuk para pekerja migran atau bukan.

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat sebanyak 159 pekerja migran menjadi korban perdagangan orang pada 2021. Pada 2022, sekitar 200 pekerja menjadi korban. Pada 2023 hingga April, tercatat 50 pekerja migran yang menjadi korban. Adapun Solidaritas Perempuan mencatat kasus perdagangan orang meningkat. Pada 2020, ada 20 kasus perdagangan orang. Pada 2022, tercatat 27 kasus dengan rincian satu kasus di Malaysia; 5 di Erbil, Irak; 20 di Arab Saudi; dan satu di Suriah. “Rata-rata kasus itu bukan baru, melainkan yang belum selesai ditangani,” ujar staf Advokasi Solidaritas Perempuan, Novia Sari.

Juwarih mengatakan maraknya kasus perdagangan orang karena minimnya pengawasan pemerintah. Menurut dia, Imigrasi seharusnya memperketat pengawasan bila melihat indikasi perdagangan orang. Untuk mengaburkan penjagaan, visa yang digunakan biasanya bukan visa kerja, tapi visa turis. Pemerintah juga perlu terus memasifkan sosialisasi kepada masyarakat agar terhindar dari tipu daya para calo. Masyarakat harus tahu tempat-tempat yang tidak boleh dijadikan penempatan kerja para pekerja migran, seperti di beberapa negara di Timur Tengah.

Novia mengatakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja di Negara-negara Kawasan Timur Tengah sebetulnya sudah melarang adanya pekerja migran yang ditempatkan di sejumlah negara di Timur Tengah. Regulasi itu diharapkan mampu menghentikan tingginya angka tindakan kekerasan terhadap pekerja migran perempuan, terutama yang ditempatkan di Arab Saudi.

Namun Novia menilai pembatasan itu justru membuat para calo menjamur. Banyak calo yang mengirimkan pekerja migran tidak sesuai dengan prosedur ke Arab Saudi tiap tahunnya. “Masyarakat diimingi gaji besar, tapi tidak tahu bahwa Arab Saudi tidak lagi menjadi negara penempatan,” ujar Novia. Dia menjelaskan, pekerja migran yang dikirim tidak sesuai dengan prosedur tak bisa mendapatkan perlindungan. Sebab, perlindungan pekerja migran hanya kepada mereka yang berstatus legal.

Aktivis perempuan Alysa mengatakan banyak pekerja migran yang berangkat tidak sesuai dengan prosedur. Artinya, mereka tidak punya dokumen resmi dan syarat untuk menjadi pekerja migran di negara penempatan. Menurut dia, menjadikan pekerja migran sesuai dengan prosedur merupakan peran Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Mereka harus mempersiapkan dokumen itu untuk perekrutan, keberangkatan, hingga keperluan di negara penempatan.

Sekretaris Nasional Jaringan Buruh Migran (JBM), Savitri Wisnuwardhani, mengatakan masih banyak P3MI yang belum menerapkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan norma hak asasi manusia (HAM). Menurut dia, P3MI masih memberikan pelatihan yang justru melanggengkan eksploitasi terhadap pekerja migran. Dia menilai hal tersebut terjadi karena minimnya pengawasan pemerintah. Sebetulnya, pemerintah sudah menyiapkan modul yang harus digunakan P3MI. Dia tidak tahu pasti apakah modul itu sesuai dengan prinsip HAM dan gender atau tidak.

Benny Rhamdani menambahkan, lembaganya mencatat ada 9 juta pekerja migran. Sebanyak 4,6 juta pekerja migran di antaranya ditempatkan di lokasi kerja secara tidak resmi. Dia mengatakan BP2MI yang bekerja sama dengan TNI, Polri, PPATK, Kejaksaan Agung, dan lembaga terkait lainnya terus memberantas kasus perdagangan orang. BP2MI juga mengedukasi masyarakat tentang modus operandi para calo dan sindikatnya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.