Pelaksanaan Retribusi Sampah Belum Berjalan Optimal

  • Masalah di Sistem

MANOKWARI, papuabaratnews.co  Kepala Badan Pendapatan Daerah (bapenda) Manokwari, M. Irwanto menjelaskan sebanyak 2.800 KK dari tujuh kelurahan terdaftar sebagai wajib retribusi (WR) sampah. Namun pelaksanaan pembayaran retribusi sampah belum bisa dilakukan secara optimal karena terjadi masalah di sistem.

Ia menjelaskan, kendala yang harus diselesaikan sebelum pelaksanaan retribusi diantaranya sinkronisasi data yang ada dalam kartu tapcash dan data yang ada di sistem.

“Kita masih memperbaiki pola, belum bisa memulai tahun ini. Terlebih dengan adanya covid sehingga kita terlambat lagi. Kita temukan kendala di sistem kami, ada kartu yang terbagi tetapi nomornya berbeda dengan yang ada di sistem. Kita sedang perbaiki semua,” jelasnya kepada Papua Barat News, Kamis (15/10/2020).

Irwanto menyebutkan, pihaknya tengah melacak dimana letak permasalahan sehingga data tersebut tidak sinkron. Dimana ada yang telah menerima kartu, tetapi belum terdata di sistem.

“Kita sedang lacak dan perbaiki semua. Ada sekitar 2.800 WR, yang terdata di kami baru tujuh kelurahan. Yang belum terdata semua Manokwari Timur dan Anday baru masuk sekitar 50 WR,” sebutnya.

Sementara itu, hingga saat ini mesin pembayaran untuk kartu (tapcash) retribusi sampah telah terpasang di sembilan kelurahan, yakni Kelurahan Amban, Manokwari Barat, Manokwari Timur, Pasir Putih, Padarni, Sanggeng, Wosi, Sowi dan Kelurahan Anday.

“Semua kelurahan sudah dipasang alat untuk membayar, hanya management kartunya yang masih bermasalah,” tandas Irwanto. (PB19)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 16 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: