Pembahasan APBD Induk Tahun 2021 Ditargetkan Awal Februari
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Provinsi Papua Barat Tahun 2021 awal Februari telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat untuk mendapatkan pengesahan.
Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani mengatakan pemerintah menargetkan pembahasan APBD Induk Tahun 2021 bersama DPR akan dilakukan pada awal Februari 2021. Karena itu pihaknya tengah menyelesaikan seluruh dokumen pendukung sehingga selesai tepat waktu.
“Dalam minggu ini atau paling lambat awal Februari, sudah bisa kita bahas bersama DPR,” ujarnya di Manokwari, Selasa (26/1/2021).
Lakotani mengungkapkan, perubahan sistem penginputan data secara online dengan menggunakan aplikasi SIMP menyebabkan terjadinya keterlambatan. Selain itu pemberlakuan kebijakan kerja dari rumah selama beberapa waktu lalu juga turut berkontribusi pada proses kerja di tiap OPD.
“Penggunaan sistem SIMP yang baru ini menyebabkan banyak tenaga IT harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada,” paparnya.
Ia menampik kendala lemahnya jaringan internet di Manokwari sebagai penyebab molornya pembahasan APBD bersama DPR. Baginya, kendala utama keterlambatan pembahasan APBD Induk Tahun 2021 terletak pada perubahan proses penginputan data dari manual ke online dengan aplikasi SIMP.
“Sekali lagi kendala jaringan internet bukan penyebabnya,” tegas Lakotani.
Wagub berharap keterlambatan perencanaan dan pembahasan APBD tidak terulang kembali. Pengalaman keterlambatan APBD tahun 2021 ini harus menjadi pengalaman yang berharga sehingga tidak terulang kembali.
“Biar pengalaman ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah supaya ke depan lebih disiplin dengan siklus perencanaan maupun penggangaran,” pungkasnya. (PB22)
**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 27 Januari 2021
