Pembaruan Data Saban Bulan
JAKARTA – Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Sosial, Don Rozano Sigit Prakoeswa, mengungkapkan, Kementerian Sosial selama ini telah berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyajian data penerima bansos.
“Validasi dan verifikasi sudah dilakukan berkala, dari sebelumnya setahun dua kali menjadi setiap bulan,” katanya. Ihwal temuan BPK tersebut, Kementerian Sosial turut memastikan upaya tindak lanjut yang direkomendasikan.
Langkah perbaikan itu antara lain melakukan kerja sama dengan data penyanding DTKS, seperti dengan BKN, BPJS Ketenagakerjaan, serta AHU Kementerian Hukum dan HAM. Namun, Don mengakui bahwa proses pemutakhiran data dan kerja sama itu masih belum rampung sampai hari ini.
“Karena namanya birokrasi kan butuh waktu,” ucap Don.
Sementara itu, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan bahwa temuan-temuan lembaga auditor negara merupakan temuan rutin tahunan yang berpotensi terus terulang selama permasalahan perihal efektivitas penyaluran bansos tidak diselesaikan dari hulu, yaitu dari titik penentuan dan penetapan data KPM.
“Data yang masih tidak update karena berbagai hal, utamanya adalah survei yang dilakukan untuk melakukan pembaruan ini sudah relatif lama,” ucapnya.
Menurut Yusuf, pemerintah daerah penting untuk ikut dilibatkan, khususnya dalam upaya pembaruan dan validasi data, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota dan kabupaten.
“Tapi hal ini juga harus disertai dengan keaktifan dari pemerintah daerah terkait dalam mendukung proses pembaruan data pemerintah pusat,” kata dia. (TEM)
