Pembentukan DOB di Papua Harus Menjamin Hak OAP

JAKARTA – Di tengah kebijakan moratorium pemekaran daerah, DPR mengusulkan pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.

Mayoritas fraksi di DPR meminta agar pemekaran ini tetap harus menjamin hak-hak orang asli Papua. Sementara itu, Majelis Rakyat Papua menolak usulan tersebut karena tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan.

Rencana pembentukan tiga daerah otonom baru (DOB) Papua diatur di RUU tentang Papua Selatan, RUU tentang Papua Tengah, dan RUU tentang Papua Pegunungan Tengah.

Ketiga RUU ini disetujui untuk diusulkan menjadi RUU inisiatif DPR setelah melewati tahapan harmonisasi oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama dengan pengusul RUU, yakni Komisi II DPR, Rabu (6/4/2022).

Selanjutnya, ketiga RUU tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk mendapat persetujuan dari seluruh anggota DPR. Setelah itu, akan diserahkan kepada presiden untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.

Menjamin hak OAP

Anggota Baleg dari Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas, menyampaikan, tujuan pemekaran ini guna mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi keunggulan masing-masing daerah. Hal ini mengingat sejumlah permasalahan yang muncul, yakni belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat Papua sebagaimana provinsi lain di Indonesia.

Selain itu, pembentukan tiga DOB ini juga diharapkan dapat memperpendek jarak antara penduduk dan pusat pemerintahan. Dengan begitu, penduduk di masing-masing provinsi akan lebih diperhatikan, seperti diberikan kemudahan pelayanan publik, percepatan pembangunan, sarana-prasarana berkelanjutan, serta peningkatan program-program kesejahteraan rakyat.

Ia berharap, pembentukan provinsi tersebut tidak membebani keuangan dari kabupaten-kabupaten yang menjadi bagian dari wilayahnya. Keberadaan pemerintah kabupaten merupakan ujung tombak pembangunan di wilayahnya masing-masing sehingga akan berkurang kapasitasnya jika diharuskan memberikan dukungan dana kepada pemerintah provinsi selama dua tahun berturut-turut.

”Sebaiknya, pemerintah pusat yang mencukupi pendanaannya melalui penyelenggaraan pemerintahan provinsi baru tersebut melalui peningkatan dana alokasi otonomi khusus Papua,” katanya.

Yan juga mengingatkan, pembentukan dan pemekaran provinsi tersebut harus menjamin dan memberi ruang bagi orang asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya.

Hal ini juga diungkapkan oleh anggota Baleg dari Fraksi Demokrat, Santoso. Menurut Santoso, pembangunan di Papua harus berbasis kebudayaan orang asli Papua. Dengan begitu, persoalan-persoalan di Papua dapat diatasi dengan memperbaiki komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua bersama pemerintah daerahnya.

”Jangan sampai penentuan pemekaran wilayah dilakukan dengan tergesa-gesa yang menyebabkan kebijakan pembangunan di wilayah baru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran wilayah harus direncanakan secara matang,” katanya Santoso. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: