Berita UtamaInforialPOLITIK & HUKUM

Pembentukan Jaksa Khusus Penanganan Kasus HAM Dinilai Rancu

MANOKWARI, PB News – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menunjuk 18  jaksa khusus penanganan kasus-kasus hak asasi manusia (HAM) dan HAM berat. Para jaksa tersebut, resmi dilantik pada Rabu (30/12/2020).

Kendati demikian, sejumlah praktisi hukum dan aktivis pembela HAM di Tanah Papua menilai, pembentukan tim jaksa khusus tersebut sebagai sesuatu yang rancu.

“Pembentukan timsus itu adalah hal yang rancu. Itu hanya akan menciptakan satu saringan baru bagi perkara pelanggaran HAM dan kejahatan manusia yang sebenarnya telah terindikasi kuat, akan mentah ketika masuk ke Timsus. Baiknya, bentuk Jampidsus yang baru, bukan timsus,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy kepada Papua Barat News di Manokwari, Senin (4/1/2021).

Dia menjelaskan bahwa, Jampidsus bidang pelanggaran HAM berat, misalnya, akan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung, termasuk dalam hal menginvestigasi dan administrasi. Ini berkaitan dengan fungsi kontrol.

Menurut Warinussy, khusus di Tanah Papua, sedikitnya ada tiga kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan hingga saat ini. Diantaranya, ialah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Wasior, Wamena, dan Paniai. Khusus untuk Wasior dan Wamena, berkasnya dari Komnas HAM telah berulang kali bolak-balik Kejaksaan sejak 2003 silam.

“Seluruhnya tidak pernah sampai di Pengadilan HAM atau setidak-tidaknya diselesaikan melalui jalur non yudisial. Sementara Paniai, baru terjadi di 2014, tetapi berkasnya juga tidak pernah sampai ke Pengadilan HAM, karena Kejagung juga kembalikan berkasnya,” kata Warinussy.

Pria yang berprofesi sebagai seorang Advokad itu berharap, dengan dibentuknya timsus, seluruh kasus dugaan pelanggaran HAM berat itu dapat benar-benar diselesaikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Timsus secara keilmuan mereka mengerti hukum, tetapi secara praktik mereka tidak tahu. Jadi baiknya mulailah mengadakan diskusi bersama pihak Komnas HAM, sehingga seluruh kejahatan kemanusiaan, khusus di tanah Papua dapat terselesaikan,” kata Warinussy.

Terpisah, Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma mengatakan, pembentukan Timsus oleh Kejagung sebagai langkah baru penegakan HAM, baiknya diisi juga oleh unsur lain dari luar kejaksaan. Sebab, rekomendasi Komnas HAM telah beberapa kali tidak ditindaklanjuti. Dan kini, dari segi independensi, timsus hanya terdiri dari orang-orang Kejaksaan.

“Khusus pelanggaran HAM di Papua, apa yang dilakukan kejaksaan, sesungguhnya sejalan dengan hasil kerja Pansus DPD RI, yang beberapa waktu lalu telah menyelesaikan tugas terkait pencarian akar masalah di Papua,” kata Wamafma.

Ia menjelaskan, rekomendasi dari Pansus DPD RI kepada pemerintah ialah bahwa pemerintah wajib melakukan upaya nyata untuk menyelesaikan berbagai permasalahan HAM, baik dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan juga berbagai kasus aktual menyangkut Papua, seperti persekusi rasial yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Penegakan hukum seadil-adilnya. Kejagung membentuk tim kerja bersama dengan Komnas HAM serta memperhatikan berbagai penyelidikan dan menindaklanjutinya secara profesional. Namun, dengan tidak melibatkan unsur lain dalam Timsus, kepercayaan rakyat, terutama orang asli Papua, tentu akan berkurang,” ujar Wamafma.

Kendati demikian, Ia berharap, penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM berat harus bisa diselesaikan melalui rekomendasi Timsus. Semua laporan hasil penyelidikan Komnas HAM yang telah diserahkan kepada Kejaksaan, harus dapat ditindak lanjuti.

Sebelumnya, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, Jaksa Agung Burhanuddin pada 30 Desember 2020, melantik Timsus penuntasan dugaan pelanggaran HAM Berat yang beranggotakan 18 orang Jaksa. Timsus HAM ini diketuai oleh Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi.

Sementara,  Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono menjabat sebagai Wakil Ketua Timsus HAM. Sekretarisnya adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Raja Nafrizal, Koordinator Timsus HAM adalah Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Yuspar, serta tujuh Ketua Tim.

Pembentukan Timsus HAM tersebut merupakan komitmen pemerintah dan upaya kejaksaan untuk mempercepat penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat, sekaligus menjadi aktualisasi komitmen kejaksaan dalam menegakkan HAM.

Selanjutnya, timsus akan bertugas menginventarisasi, mengidentifikasi, dan memitigasi berbagai permasalahan terkait penegakan HAM berat, dan  memberikan rekomendasi penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. (PB13)

[Berita ini telah terbit di harian Papua Barat News edisi Selasa 5 Januari 2021]

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.