Pembentukan Papua Barat Daya Terkendala Keuangan Negara

MANOKWARI – Pembentukan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya telah menjadi agenda nasional. Namun, penggarapannya belum dilaksanakan karena disesuaikan dengan keuangan negara.

“Mudah-mudahan pandemi meredah, sehingga kemampuan keuangan negara juga membaik,” ucap Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, saat dikonfirmasi awak media di Manokwari, Selasa (24/5/2022).

Sebagai Penjabat Gubernur, dirinya akan meminta para bupati dan walikota menyuarakan kebijakan pemerintah pusat  terkait pemekaran wilayah.

Pemekaran ini telah diatur dalam Pasal 776 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

“Agenda pemerintah pusat harus muncul dan disuarakan. Ini kebijakan afirmatif dan keberpihakan negara,” tegas dia.

Waterpauw melanjutkan, usulan DOB dapat dilakukan dengan dua cara yakni aspirasi dari masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan hal-hal penting.

Pertimbangan tersebut antara lain, kondisi geografis serta luas wilayah yang menghambat pembangunan.

“Kita tahu ada beberapa daerah masih terisolasi, maka perlu dimekarkan kabupaten maupun provinsi,” jelas dia.

“Pemekaran wilayah juga bertujuan memperpendek rentan kendali,” ucapnya lagi.

Ia menuturkan, pemerintah pusat menaruh perhatian besar untuk perkembangan pembangunan di Tanah Papua. Sehingga, dibentuklah empat provinsi baru terdiri dari tiga provinsi pecahan dari Provinsi Papua dan satu di Papua Barat. Untuk tiga provinsi di Papua adalah Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah.

“Tiga usulan di Provinsi Papua sudah direalisasikan. Papua Barat harus bersabar,” ucap dia.

Waterpauw menambahkan, pemekaran wilayah tidak hanya berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat melainkan memperteguh keutuhan negara. Ada 222 wilayah yang menjadi prioritas negara, karena selama ini belum tertangani dengan baik. Wilayah tersebut meliputi batas negara, serta batas-batas provinsi dan kabupaten. “Maka diperlukan membentuk kembali DOB itu,” ucap Waterpauw.

Menurut dia, selama ini banyak aspirasi penolakan DOB dilandasi belum tepatnya sasaran pembangunan dari pemerintah. Olehnya, penyelenggara negara di daerah harus memperhatikan masalah tersebut.

Kemudian memformulasikan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Selain itu, pemerintah perlu membuka ruang diskusi dengan pihak yang menolak pembentukan DOB.

“Apa relevansi mereka menolak? Karena, banyak provinsi di Indonesia mengajukan pemekaran namun belum disetujui,” pungkas Paulus Waterpauw. (PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: