Pembukaan SMA Unggulan Tidak boleh Molor
MANOKWARI, papuabaratnews,co – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan tidak boleh ada kata terlambat terkait upaya membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggulan di Papua Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur ketika menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas dengan Tim Pendiri SMA Unggulan Papua Barat di salah satu hotel di Manokwari, Kamis (22/4/2021).
“Tidak boleh ada kata terlambat. Tidak ada alasan bahwa waktu sudah terlampau singkat. Tapi ini perintah jadi manfaatkan waktu yang ada untuk bekerja sebaik-baiknya. Waktu yang tersisa 2 bulan ke depan harus dimaksimalkan dengan kerja karena masyarakat sudah menanti kehadiran sekolah ini,” katanya.
Menurut dia, kesulitan anak-anak Papua dalam bersaing dengan anak-anak Nusantara lainnya menjadi alasan didirikannya SMA Unggulan tersebut. Persaingan tersebut melingkupi banyak hal terutama soal kedisiplinan dan semangat mengabdi.
“Prospek yang ingin kita kejar dengan hadirnya Sekolah ini adalah agar anak-anak kita mampu bersaing dengan anak-anak Nusantara lainnya dalam setiap aspek kehidupan,” kata dia.
Dia mengungkapkan, program pemerintah tentang pendirian SMA Unggulan di Papua Barat, sudah direncanakan cukup lama. Bahkan, pihaknya sudah membentuk Tim Khusus yang bertanggungjawab terhadap upaya pendirian sekolah tersebut. Segala langkah koordinasi dengan Pemerintah Pusat juga sudah dilaksanakan dan mendapatkan respon yang positif. Salah satu respon positif tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ketika ditemui Pemerintah Provinsi Papua Barat beberapa waktu lalu.
“Kita juga sudah mengirim Tim Khusus untuk melakukan kerjasama dengan SMA Taruna Nusantara Magelang sebagai model pendirian SMA Unggulan di Papua Barat. Jadi apa yang didapatkan di sana harus bisa diimplementasikan,” ungkapnya.
Dia berharap, Tim yang sudah terbentuk dan mendapatkan SK langsung dari Gubernur tersebut dapat bekerja secara maksimal agar kehadiran lembaga pendidikan baru tersebut dapat segera terwujud.
“Bulan Juni sudah mulai proses penerimaan siswa baru. Sehingga Tim masih memiliki waktu selama satu bulan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana tersebut,” tegasnya.
“Saya tidak mau dengar lagi di pertemuan kali berikut ada saling menyalahkan atau ada pekerjaan yang belum dilaksanakan karena alasan yang tidak subtantif,” lanjut dia.
Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Dowansiba mengatakan, pertengahan bulan Maret 2021 yang lalu pihaknya sudah melakukan beberapa kegiatan termasuk menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan SMA Taruna Nusantara Magelang. Rencananya, minggu depan staf dari SMATN akan tiba di Papua Barat untuk membantu pemerintah mempersiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pendirian sekolah unggulan tersebut termasuk seleksi Guru dan siswa.
“Hanya saja kita kesulitan dalam menentukan Kepala Sekolah. Saat ini kami sudah mengantongi Juknis yang berkaitan dengan hal tersebut. Akan tetapi kewenangan ada di Pak Gubernur selaku pimpinan,” ujarnya.
Terkait dengan biaya operasional, kata dia, pihaknya sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 10 milyar yang diambil dari dana Otonomi Khusus Tahun 2021. Termasuk gaji untuk Kepala Sekolah dan para guru. Besarnya insentif tenaga pengajar akan disesuaikan dengan dengan standar Visibility Study (Study Kelayakan) yang saat ini sedang dibahas oleh Tim gabungan dari Balitbangda Provinsi Papua Barat dan Universitas Papua (Unipa).
“Belum ada dasar hukum yang tetap terkait insentif tenaga pengajar dan kepala sekolahnya. Akan tetapi siapkan berdasarkan perhitungan yang rasional,” pungkasnya. (PB25)
