Pemda Bayar BPJS Kesehatan Cover Masyarakat Tak Mampu
MANOKWARI, PB News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, terus berupaya melakukan pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial, dengan melakukan koordinasi bersama pihak Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Bupati Manokwari, Demas P Mandacan, menuturkan, keterbatasan biaya akan ditanggulangi oleh pemerintah daerah (cover). Untuk itu, masyarakat yang telah memilik kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) beralamat di Manokwari, wajib mendapatkan pelayanan maksimal dari pihak medis.
Terutama, sejumlah dana otonomi khusus (Otsus) telah dialokasikan ke biaya kesehatan.
“Saya tidak mau masih mendegar ada pasien yang ditolak karena persoalan biaya. Selama dia punya KTP dan KK Manokwari wajib diberi pelayanan,” kata dia.
Persoalan biaya administrasi bukan kendala, karena pihak medis harus memprioritaskan keselamatan dari pasien. Apabila pelayanan kesehatan tidak diaplikasikan semaksimal mungkin, maka akan berimbas penilaian masyarakat terhadap pemerintah daerah (Pemda).
“Soal uang itu urusan kedua, yang terpenting penangangan di RSUD (rumah sakit umum daerah) Manokwari. Kalau ditolak dan kondisinya memburuk bahkan sampai meninggal, pasti pemda yang disalahkan,” kata Dominggus.
Dia juga memaparkan, telah mendengar keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan di RSUD Manokwari. Sehingga, dialokasikan dana buat pelayanan kesehatan.
Dominggus juga meminta, agar laporan klaim pengguna jasa BPJS Kesehatan oleh masyarakat pun segera didata dan dilaporkan. Selama ini yang terjadi justru pihak pemda tidak pernah menerimaa laporan tersebut.
“Pemda tidak pernah dapat laporan, sehingga alokasi anggaran untuk kesehatan tumpang tindih, karena pemda juga alokasi anggaran dari dana otsus untuk kesehatan. Masyarakat juga sering ngeluh harus keluar cari obat karena di RSUD tidak tersedia,” tutur dia.
Ke depannya, Dominggus berharap Direktur Utama (Dirut) RSUD Manokwari, dr Firman bisa berkoordinasi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dari segi penyediaan obat-obatan dan pelayanan dari tenaga medis itu sendiri perlu ditingkatkan.
“Tolong Dirut data obat apa saja yang sering dipakai agar dijaga stok banyak-banyak, jadi masyarakat tidak susah cari obat,” tambah dia.
Diakhir pertemuan itu, Bupati Demas juga meminta agar pasien yang berobat dengan BPJS harus diberi pelayanan maksimal, termasuk di tujuh puskesmas yang telah terakreditasi. Sebagai pelayanan yang menyentuh langsung ke masyarakat, RSUD dan puskesmas menjadi perhatian nyata bagi masyarakat. (PB8)
