Pemda Mansel Formulasikan Anggaran Mandatori Pendidikan dan Desa

RANSIKI, papuabaratnews.co – Sekretaris Daerah Manokwari Selatan Hengky Tewu mengatakan, pihaknya tengah berupaya memformulasikan anggaran wajib atau mandatori untuk pendidikan dan alokasi dana ke desa.

Tewu menjelaskan, Pemda Mansel masih akan menggelar rapat untuk mencari jalan guna menyelesaikan uraian mandatori ke dua sektor tersebut.

“Sub kegiatan kami sudah banyak yang dihilangkan, sehingga tidak mudah untuk mencapai mandatori dana pendidikan dan dana kampung itu. Karena itu, kita sering diskusi-diskusi untuk mencari solusi,” katanya kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya, Ransiki, Kamis 24 Juni 2021.

Tewu menyebutkan, Pemda harus memformulasikan mandatori anggaran tersebut untuk mencegah resiko sanksi dari pemerintah pusat.

“Kalau kami tidak alokasikan seperti itu, pemerintah pusat akan menahan dana alokasi umum (DAU) untuk daerah ini,” ujarnya.

Dia mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dengan bupati untuk dicarikan formula yang tepat guna menyelesaikan persoalan mandatori tersebut. Salah satu formula yang tengah digodok adalah mencegah terjadinya pembiayaan ganda pada satu program kegiatan.

“Salah satu yang akan kami pindahkan yakni pembiayaan vaksinasi di kampung, akan kami titipkan di kampung. Karena kalau ditempatkan di Dinas Kesehatan dan dimunculkan lagi di kampung, maka pembiayaan tidak akan cukup. Karena itu yang dibutuhkan sekarang adalah ketelitian dan pengawasan yang ketat,” jelasnya.

Apalagi dengan adanya informasi refokusing tambahan, maka pos anggaran di daerah harus diatur sehingga program prioritas tetap terlaksana.

“Kalau kasus Covid-19 ini melonjak, maka asumsi penerimaan negara pasti turun. Kalau defisit turun, tidak mungkin pemerintah menambah hutang. Karena itu yang bisa dilakukan adalah kembali membuat refocusing. Namun kita tidak boleh baper, karena ini kebijakan pemerintah pusat,” tukasnya. (PB24)

**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 25 Juni 2021