Pemda Mansel ‘Keker’ Tenaga Honorer ‘Siluman’
RANSIKI, papuabaratnews.co – Langkah tegas mulai diambil Pemda Manokwari Selatan (Mansel) untuk menertibkan keberadaan tenaga honorer siluman. Bagaimana tidak, puluhan miliar harus terkuras untuk membayar upah ribuan tenaga honorer di daerah tersebut. Padahal, pengangkatan 845 CPNS Formasi 2018 diprediksi bisa secara drastis menurunkan angka tenaga honorer yang ada. Namun keberadaan tenaga honorer siluman masih saja didapati di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Hal tersebut terungkap pada sidak Bupati Markus Waran di sejumlah OPD belum lama ini. Orang nomor satu di Mansel tersebut tampak geram dengan fakta masih adanya tenaga honorer siluman yang masih bersarang di sejumlah OPD.
Sekda Mansel Hengky Tewu saat dikonfirmasi mengatakan, selain menindak tegas OPD yang menyusupkan tenaga honorer siluman ke instansi yang dipimpinnya, Pemda Mansel berencana melakukan perampingan di beberapa instansi yang memiliki jumlah pegawai terlampau banyak.
“Kami juga sudah sering diskusikan ini dengan bupati, selain yang siluman, kita juga mungkin harus lakukan perampingan. Banyak perusahaan juga sudah memangkas karyawan karena kurangnya pendapatan. Kita daerah juga bisa memilih opsi itu kalau misalnya dari perhitungan jumlah pegawai yang masuk sudah melebihi kebutuhan organisasi, mungkin akan ada pertimbangan untuk putus kerja. Bahkan bupati sudah bilang evaluasinya nanti pak bupati yang pimpinan. Kalau yang siluman sudah pasti dikeluarkan, karena sudah pasti memang tidak ada orangnya namun duitnya keluar,” paparnya, Rabu (25/8/2021).
Hak tersebut juga dikatakan Tewu terkait rekrutan baru pegawai di RSUD Pratama Elia Waran.
“Itu juga nanti bupati yang akan putuskan. Beliau sudah sampaikan, harus ditertibkan duluh. Sayangnya mereka sudah masuk. Makanya kami sudah bilang, siapa sih yang melampaui kewenangan ini? Kita tetap ada hal-hal prinsip. Setahu saya, perintah bupati itu pindahkan dari pegawai Puskesmas yang ada. Karena sebenarnya di Puskesmas juga sudah kelebihan tenaga. Tapi selalu mereka bilang kurang. Yang datang kurang tapi yang di daftar itu 100. Puskesmas itu tidak butuh sampai 50 orang sebenarnya tapi kenyataan ada yang 100. Mungkin mereka salah menafsirkan perintah dan bupati sudah tegur,” ujarnya.
Alhasil dijelaskan Tewu, sampai saat ini pegawai yang berada di RSUD Pratama Elia Waran belum diupah.
“Belum ada (digaji) karena itu jadi soal. Kami sudah tidak ada duit, baru rekrutan baru. Semua tindakan administrasi butuh kecepatan namun harus teliti. Tidak boleh juga kita serampangan,” pungkasnya. (PB24)
**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 27 Agustus 2021
