Pemekaran Papua Dinilai Bukan Solusi

MANOKWARI – Dosen dari Universitas Papua (Unipa) Manokwari, Agus Sumule, menilai pemekaran sebenarnya bukanlah solusi untuk berbagai permasalahan di Papua. Ia justru melihat pemekaran berpotensi besar memperburuk kesejahteraan dan ketimpangan di Bumi Cenderawasih.

“Akan terjadi ketimpangan distribusi akibat pemanfaatan sumber daya alam,” kata Agus dilansir Tempo, Selasa (20/9/2022).

Agus mencontohkan, Provinsi Papua induk jelas akan kehilangan pendapatan daerah yang bersumber dari aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, yang saat ini masuk ke wilayah Provinsi Papua Tengah. Selama ini, pemasukan berupa bagi hasil juga mengalir ke sejumlah kabupaten, yang kini justru berada di wilayah administrasi Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

Dia memperkirakan hal serupa terjadi setelah pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi tersebut tak akan punya akses terhadap dana bagi hasil (DBH) dari wilayah minyak dan gas bumi di Teluk Bintuni yang masuk wilayah Provinsi Papua Barat. Menurut Agus, dana bagi hasil selama ini menyumbangkan pendapatan terbesar bagi Papua Barat, yang total anggaran pendidikannya pada tahun ini mencapai Rp 1,2 triliun.

“Mengapa anggaran Papua Barat tinggi, karena dia ada DBH migas yang berasal dari Teluk Bintuni. Dana itu tidak mengalir ke Papua,” kata Agus. “Sekarang, ketika bikin Papua Barat Daya, bagaimana itu bisa mengalir ke provinsi baru tersebut. Itu semua tak diatur di RUU ini.”

Konsekuensi buruk pemekaran juga dikhawatirkan dialami oleh masyarakat di Papua Pegunungan. Provinsi baru ini belum memiliki rumah sakit rujukan, perguruan tinggi negeri, hingga infrastruktur jalan darat ke daerah pesisir.

“Industri yang benar-benar fungsional juga tak ada. Apalagi mereka juga tak akan mendapat tambahan dana pembangunan, misalnya dari Freeport,” kata Agus. Ia khawatir keterbatasan akses tersebut akan membuat harga barang kebutuhan pokok tetap mahal. “Masyarakat akan tetap sulit memasarkan hasil tani mereka.”

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan pemekaran adalah sebuah keniscayaan. Pertumbuhan jumlah penduduk, kata dia, akan membuat bertambahnya kepentingan dan kebutuhan. Walhasil, institusi pelayanan untuk pengelolaan kepentingan dan kebutuhan juga harus ditambah.

Menurut dia, pemekaran Papua akan memperpendek rentang kendali atau mendekatkan masyarakat dengan institusi yang mereka anggap bisa menyelesaikan dinamika di daerah setempat.

“Jadi, sebetulnya tak bisa ditentang pemekaran ini. Kalau menghambat pemekaran, kita mengingkari Indonesia tumbuh,” kata Doli. Ia mengingatkan bahwa wacana pemekaran Papua sudah muncul sejak otonomi khusus diberlakukan pada dua dekade lalu.

Otonomi khusus di Papua bermula pada 2001, saat pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Awal tahun lalu, pemerintah dan DPR merevisi undang-undang tersebut dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Revisi ini pula, kata Doli, yang menjadi dasar dilakukannya pemekaran di Papua.

“Pemerintah mengevaluasi selama 20 tahun, bagaimana penerapan dana otsus ini. Ternyata tak terlalu efektif,” kata Doli. “Masalahnya soal rentang kendali dan macam-macam. Karena itu, perlu dibuat lagi jaringan yang lebih merata (melalui pemekaran).”

Namun revisi undang-undang tersebut, yang disebut sebagai UU Otonomi Khusus Papua Jilid II, juga dinilai janggal oleh sejumlah kalangan. Pasalnya, revisi ini justru mengubah sejumlah tatanan yang dianggap merugikan hak orang asli Papua (OAP). Peran Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), misalnya, dikebiri.

Awal tahun ini, MRP sempat mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Otsus Papua jilid II. Belum juga persidangan kelar, pemerintah dan DPR lebih dulu mengesahkan pembentukan tiga provinsi baru di Papua dengan argumen amanat Otsus Papua Jilid II.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay, menilai langkah pemerintah merevisi UU Otsus Papua jelas merupakan bentuk resentralisasi pemerintahan. Kendali yang awalnya bersifat otonom—oleh pemerintah dan parlemen Papua—menjadi kembali ke tangan pemerintah pusat.

“Ini punya implikasi yang cukup serius ke depan, termasuk soal pengelolaan sumber daya alam,” kata Emanuel. “Kami khawatir konflik legislasi, kebijakan, dan senjata di tingkat bawah adalah sesuatu yang semakin saling berhubungan.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: