Pemerintah Berlakukan BPJS Kesehatan untuk Mengakses Layanan Publik

JAKARTA – Pemerintah memberlakukan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan untuk mengakses kegiatan dan layanan publik. Hal tersebut diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan berlaku pada 1 Maret 2022.

Nantinya, kartu tanda peserta BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk membuat surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), pelaksanaan ibadah haji dan umrah, serta jual-beli properti. Bahkan peserta didik dan guru hingga pelaku usaha wajib memiliki kartu ini sebagai syarat berkegiatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat masuk program JKN. Menurut dia, pemerintah menginstruksikan 30 kementerian/lembaga untuk mensyaratkan kepesertaan JKN dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam berbagai keperluan. “Sekali lagi bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memberikan kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat,” kata dia, kemarin.

Saat ini sebanyak 86 persen penduduk atau sekitar 230 juta jiwa telah menjadi peserta JKN-KIS. Cakupan kepesertaan ini juga termasuk penduduk miskin dan tak mampu yang dibiayai oleh pemerintah sebagai penerima bantuan iuran (PBI) serta para pensiunan aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri.

Ghufron mengatakan aturan ini akan diikuti dengan peningkatan layanan hingga simplifikasi dan kemudahan proses pendaftaran, perubahan data, pembayaran iuran, pelayanan informasi dan pengaduan, serta penyederhanaan proses layanan di fasilitas kesehatan.

Juru bicara BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Maruf, mengatakan kebersamaan menjadi kunci utama program JKN-KIS. Dengan demikian, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak agar program ini dapat berjalan dengan berkelanjutan. “Jadi bukan hanya partisipasi dari BPJS Kesehatan, pemerintah, atau peserta yang butuh manfaatnya,” katanya.

Iqbal membantah jika kebijakan ini dikaitkan dengan kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang mengalami defisit. “Tidak ada kaitannya,” ujar dia. Menurut Iqbal, saat ini kondisi keuangan BPJS Kesehatan terbilang sehat, bahkan sejak pertengahan 2020 tidak ada gagal bayar klaim fasilitas kesehatan jatuh tempo. Hingga akhir 2021, penerimaan iuran program tercatat sebesar Rp 139,53 triliun.

Namun aturan yang dianggap terlampau memaksa ini menuai penolakan. Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kurniasih Mufidayanti, mengatakan pemerintah masih bisa mengupayakan cara lain yang tak membebani masyarakat untuk mendongkrak kepesertaan program JKN. Apalagi, kata dia, jumlah masyarakat yang belum terdaftar di program juga dinilai tidak terlalu signifikan.

“Memang betul kepesertaan harus dioptimalkan, tapi dengan cara yang tidak menambah beban, lebih edukatif, dan lebih mengajak,” ucap Kurniasih. Salah satu yang terpenting adalah memastikan peningkatan kualitas layanan agar masyarakat terdorong dengan sendirinya untuk bergabung menjadi peserta. “Kalau layanannya baik, pembayaran klaim lancar, fasilitas kesehatan bisa mempertahankan pelayanan yang baik itu, kepesertaan yang tinggal sekitar 20 persen lagi tersebut pasti bisa terpenuhi.”

Kritik juga datang dari Real Estate Indonesia (REI). Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat REI, Paulus Totok Lusida, berujar bahwa pemerintah perlu memikirkan implementasi kebijakan tersebut dengan matang agar tidak berbalik menjadi kontraproduktif dan merugikan masyarakat. “Pelaksanaannya jangan sampai menghambat masyarakat dalam memiliki properti. Kalau sampai menghambat, pemulihan ekonomi yang sudah dibangun bisa bubar,” katanya.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor HR.02/153-400/II/2022, kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib yang harus dilampirkan dalam proses jual-beli tanah.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien, mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004, kepesertaan program JKN bersifat wajib. Latar belakang kebijakan ini merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi warga negara jika sakit.

Menurut Muttaqien, pertumbuhan peserta BPJS Kesehatan cenderung stagnan dalam beberapa waktu terakhir. Padahal, dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pada 2024 kepesertaan JKN harus mencapai 98 persen jumlah penduduk. “Selain itu, jumlah peserta yang nonaktif semakin meningkat, yaitu 18,22 persen, hingga November tahun lalu,” katanya.

Di satu sisi, kata Muttaqien, hal ini menjadi ancaman terhadap kinerja keuangan BPJS Kesehatan agar tak kembali ke jurang defisit, yakni pendapatan iuran yang terkumpul lebih rendah dibanding klaim. (TMP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: