Berita Utama

Pemerintah Didesak Membuka Ruang Dialog

JAKARTA – Profesor riset bidang sosiologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Cahyo Pamungkas, berharap pemerintah mengedepankan pendekatan kemanusiaan dalam menangani konflik Papua. Pendekatan ini bisa dimulai dengan menghentikan tembak-menembak di Papua, yang dilanjutkan dengan upaya mengakhiri permusuhan dalam jangka waktu panjang. Terakhir, kata dia, pemerintah perlu membuka ruang dialog demi mencari solusi permanen dalam menyelesaikan konflik.

Dalam dialog itu, Cahyo mengatakan, pemerintah RI perlu mendengarkan permintaan TPNPB-OPM. Namun mendengarkan yang ia maksudkan bukan berarti harus mengikuti permintaan TPNPB-OPM. “Kedua pihak harus menurunkan ego masing-masing untuk mencari solusi terbaik mengakhiri konflik di Papua,“ ujarnya.

Menurut Cahyo, pemerintah sebetulnya telah berupaya menghentikan konflik senjata dengan mencetuskan Nota Kesepahaman Jeda Kemanusiaan yang diteken Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2017-2022, Dewan Gereja Papua, Majelis Rakyat Papua, dan United Liberation Movement for West Papua di Jenewa, Swiss, pada 11 November 2022. Nota kesepahaman tersebut dimaksudkan untuk menghentikan konflik bersenjata di Papua.

Masalahnya, Cahyo mengatakan, niat baik itu tak terwujud lantaran Nota Kesepahamanan Jeda Kemanusiaan justru tak melibatkan pihak yang berkonflik, yakni TNI-Polri dan TPNPB-OPM. “Mereka yang seharusnya menandatangani Jeda Kemanusiaan, bukan pihak lain,” kata Cahyo. Dengan alasan yang sama, anggota Komnas HAM periode 2022-2027 pada Februari lalu membatalkan Nota Kesepahaman Jeda Kemanusiaan.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai konflik bersenjata di Papua sudah memasuki situasi eksepsional dan sangat mengkhawatirkan. Sebab, warga sipil menjadi pihak yang paling terkena dampaknya.

Amnesty International Indonesia mencatat, sepanjang 2018 hingga 2022, terdapat setidaknya 91 kasus pembunuhan di luar hukum yang ditengarai melibatkan aparat TNI-Polri, petugas lembaga pemasyarakatan, dan kelompok pro-kemerdekaan Papua. Kasus-kasus tersebut menewaskan setidaknya 177 warga sipil. Sedangkan korban jiwa juga berjatuhan dari TNI-Polri dan kelompok separatis Papua, masing-masing 44 orang dan 21 orang.

Menurut Usman, operasi keamanan yang dilakukan TNI-Polri justru meningkatkan eskalasi konflik bersenjata di Papua. Senada dengan pendapat Cahyo, Usman menilai pemerintah semestinya menempuh jalan dialog kemanusiaan. “Setidaknya Presiden Joko Widodo serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. harus merumuskan jalan dialog kemanusiaan untuk dapat meredam konflik bersenjata sebelum berakhirnya pemerintahan,” kata Usman.

Karena itu, Usman juga menyesalkan pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. “Badan itu justru dianggap manifestasi dari pemusatan kembali kekuasaan dan melanggar prinsip otonomi khusus,” ujarnya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.