Pemerintah Dinilai Abai dengan Aspirasi Masyarakat Papua Terkait Revisi UU Otsus

MANOKWARI – Sejumlah pengabaian aspirasi serta tindakan-tindakan represif negara terhadap orang asli Papua (OAP) dianggap sebagai bukti berkurangnya status kekhususan Papua. Walaupun pemerintah dan DPR sudah menyepakati UU No.2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua, aturan tersebut dinilai sebagai upaya resentralisasi kekuasaan politik dari Pemerintahan Papua ke Jakarta. Revisi kedua UU Otsus Papua ini menjadi sinyal buruk untuk demokratisasi di Indonesia khususnya di Papua.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Yoel Luiz Mulait dalam media briefing yang diselenggarakan Public Virtue Research Institute (PVRI) secara daring, Rabu (23/2/2022).

Menurutnya, proses politik yang semestinya ditempuh dalam perancangan UU Otsus adalah penciptaan ruang-ruang dialog dan pemberian ruang berpendapat bagi masyarakat.

“MRP berusaha mengakomodir aspirasi politik orang asli Papua dengan menciptakan kantong-kantong aspirasi. Namun upaya tersebut justru menemui tindakan represif dari aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Ia menyebutkan peristiwa di Wamena, Merauke, Sentani, Biak, dan Nabire dimana aparat berusaha menghalangi rapat-rapat dengar pendapat yang dilakukan MRP.

“Bahkan, di Merauke, sejumlah anggota MRP ditangkap dan diborgol, tidak diperbolehkan meninggalkan bangunan hingga kami harus menyewa pesawat untuk memulangkan mereka,” ungkap Yoel.

Di samping itu, MRP juga mengekspresikan kekecewaannya bahwa dari 24 kewajiban yang diamanatkan oleh UU Otsus Papua kepada pemerintah, hanya 4 yang berhasil direalisasikan, yaitu pengangkatan kepala daerah Orang Asli Papua (OAP), pembentukan MRP, pelimpahan kewenangan legislatif kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan pemberian status Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

“Amanat lainnya, termasuk pembentukan lembaga komisi kebenaran dan rekonsiliasi guna membina perdamaian pascakekerasan di Papua, diingkari pula oleh negara,” jelasnya.

Senada dengan Yoel, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid memandang bahwa UU No. 2/2021 luput dari perspektif hak-hak Orang Asli Papua (OAP) sebab tidak dirumuskan melalui partisipasi dan konsultasi dengan masyarakat secara bermakna.

“Dengan tidak melibatkan MRP dalam proses penyusunannya, negara dianggap tidak merekognisi kedudukan MRP sebagai representasi kultural OAP, sebagaimana diamanatkan pada UU No, 21 Tahun 2001,” ujarnya.

Usman mendesak pemerintah agar menunda proses-proses pemekaran di Papua dan Papua Barat, dan fokus untuk mendorong pembentukan pengadilan HAM, komisi kebenaran dan rekonsiliasi, serta Komnas HAM bagi Papua. (RED)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: