Pemerintah Klaim Kantongi Dukungan Pemekaran Papua

JAKARTA – Kendati Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga perwakilan kultural orang asli Papua meminta pemekaran tak dilakukan, pemerintah mengklaim banyak aspirasi masyarakat yang menginginkan pembentukan provinsi baru di ”Bumi Cenderawasih”.

Tak hanya dari para kepala daerah, sejumlah tokoh masyarakat juga mendukung pembentukan daerah otonom baru di Papua.

Klaim tentang banyaknya aspirasi pemekaran wilayah Papua disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/4/2022).

”Mereka yang mendukung pemekaran juga tidak kalah banyaknya,” katanya.

Selain itu, menurut Tito, asosiasi pemerintah daerah, seperti Asosiasi Bupati di Papua Selatan, sudah mengirim surat resmi. Begitu pula asosiasi bupati dan tokoh masyarakat di wilayah Meepago sudah mengirimkan surat dukungan. Para bupati di wilayah Pegunungan Tengah, kecuali Bupati Memberamo Tengah, juga sudah menyampaikan surat dukungan. Tak ketinggalan, asosiasi bupati di kawasan Papua Utara, seperti Bupati Jayapura dan Wali Kota Jayapura, juga memberikan dukungan.

“Apa itu kita tidak dengar,” tuturnya.

Mantan Kepala Kepolisian Negara RI itu malah mempertanyakan sikap Majelis Rakyat Papua (MRP) yang keberatan dengan pembentukan tiga provinsi baru di Papua.

”Apa itu sudah diplenokan?” ujarnya.

Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua MRP Timotius Murib dan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Ahoren serta beberapa jajaran MRP dan MRPB lainnya. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian.

Ketika dihubungi usai bertemu Presiden Joko Widodo, Senin (25/4/2022), Ketua MRP Timotius Murib menegaskan bahwa Papua adalah wilayah khusus. Jika pemerintah ingin pemekaran atau membentuk daerah otonomi baru (DOB), maka harus menggunakan mekanisme pertimbangan dan persetujuan MRP.

”Kalau tidak, maka itu ilegal,” ujarnya.

Menurut Timotius, dalam UU Otsus baru (UU Nomor 2 Tahun 2021), pembentukan DOB di Papua tidak melibatkan MRP. Padahal, dalam ketentuan Pasal 76 di UU sebelumnya (UU No 21/2001), pemekaran harus dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP.

”Ini artinya tanpa persetujuan MRP dan DPRP, tidak boleh ada DOB,” tegasnya.

MRP juga masih mempersoalkan proses perubahan UU Otsus Papua yang tidak melalui usul rakyat Papua sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 77 UU No 21/2001. Pasal itu mengatur pentingnya konsultasi dan partisipasi rakyat Papua.

”Ini juga sesuai amanat Bapak Presiden tanggal 13 Februari 2020 yang mengajak semua pihak untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan UU Otonomi Khusus selama 20 tahun,” katanya.

Ketua Panitia Musyawarah (Panmus) MRP Benny Sweny menambahkan, dari belasan kali kunjungan Presiden ke Papua, belum pernah satu kali pun mengunjungi MRP yang merupakan rumah rakyat Papua.

”Dalam kesempatan berikutnya, mohon Bapak Presiden agar berkunjung ke MRP karena lembaga ini adalah rumah rakyat Papua.

 

Potensi kekerasan

MRP juga mengingatkan agar pemerintah wajib menghormati ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.” Berbagai kalangan juga mempertanyakan apakah pemekaran Papua telah melalui sebuah kajian ilmiah.

Pendeta Dora Balubun dari Sinode GKI Papua, salah satunya. Ia mempertanyakan untuk siapa pemekaran wilayah yang disiapkan pemerintah. Sebab, katanya, justru daerah yang saat ini mengalami konflik adalah wilayah-wilayah pemekaran, seperti Intan Jaya, Nduga, dan Maybrat.

Pembentukan daerah otonom baru yang akan disertai penambahan pasukan militer dikhawatirkan akan membuat kekerasan yang dialami masyarakat Papua semakin besar.

Tito sendiri menafikan kemungkinan konflik meluas dengan kebijakan membentuk tiga provinsi baru seperti diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah.

”Kami, kan, berharap situasi kondusif. Ini, kan, negara demokrasi. Ada yang setuju dan tidak, itu biasa,” tuturnya.

Tito mencontohkan, saat membentuk Provinsi Papua Barat, ada pula yang menolaknya. Namun, dia menilai banyak wilayah, seperti Manokwari dan Maybrat, yang dulu hanya kecamatan, kini menjadi kota dan tidak terisolasi lagi.

”Jangan mendengar satu suara, tetapi mengabaikan suara yang lain,” ujarnya. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: