Berita Utama

Pemerintah Siapkan Strategi Penyediaan SDM Tiga DOB Papua

JAYAPURA – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua tengah menyiapkan strategi penyediaan aparatur sipil negara (ASN) di tiga provinsi baru, yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. Diharapkan proses seleksi pejabat dan distribusi pegawai ke tiga provinsi ini telah terselesaikan sebelum bulan Desember mendatang.

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Papua Muhammad Musaad saat dihubungi dari Jayapura, Rabu (6/7/2022), mengatakan, pihaknya terus bertemu dengan pemerintah pusat untuk membahas penyediaan sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan di tiga provinsi yang baru ditetapkan oleh DPR. Pertemuan ini bertujuan untuk menentukan distribusi pegawai yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah.

Ia memaparkan, terdapat sejumlah strategi untuk penempatan SDM di tiga provinsi yang baru seperti pemanfaatan tenaga honorer yang kini bekerja di Pemprov Papua. Dari hasil pendataan hingga tahun ini, terdapat sekitar 20.000 tenaga honorer di seluruh instansi Pemprov Papua.

Skema lainnya menempatkan pejabat fungsional dari eselon dua serta tiga yang berkompeten dari sejumlah instansi di lingkup Pemprov Papua dengan sistem magang di tiga provinsi tersebut.

”Saat ini Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Nasional, serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah menyusun skenario penempatan aparatur sipil negara di tiga provinsi ini. Kami juga turut membantu dalam penyediaan data jumlah pegawai melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua,” kata Musaad.

Musaad menuturkan, kementerian terkait masih memetakan kebutuhan tiga provinsi sebelum pelaksanaan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D). Ia pun berharap para bupati di tiga provinsi baru telah menyiapkan lahan untuk kantor pemerintahan.

Diketahui sebelumnya, DPR telah menetapkan ibu kota Provinsi Papua Tengah di Nabire dan ibu kota Papua Selatan di Merauke. Sementara ibu kota Provinsi Papua Pegunungan di Wamena.

”Kami berharap penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait daerah pemilihan berdampak adanya penambahan jumlah kursi DPR dan DPD di tiga provinsi ini. Minimal ada tiga kursi di setiap provinsi sehingga suara Papua di parlemen semakin bertambah banyak,” harap Musaad.

Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) Thomas Eppe Safanpo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan lahan untuk kantor gubernur dan instansi lainnya di Merauke seluas dua hektar. Adapun pendaftaran pegawai negeri sipil untuk direlokasi ke Pemprov Papua Selatan telah dibuka.

Ada empat kabupaten yang berada dalam wilayah Papua Selatan, yakni Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat. Upaya pemekaran Papua Selatan telah disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat dan politisi sejak tahun 2002.

”Kami telah memetakan total kebutuhan aparatur sipil negara di Pemprov Papua Selatan sebanyak 2.000 orang. Setiap kabupaten harus menyediakan 500 pegawai untuk direlokasi ke Pemprov Papua Selatan,” kata Thomas.

Kapolda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri mengatakan, pihaknya akan mengusulkan penyediaan lahan untuk Polda yang baru dan tambahan personel di tiga provinsi yang baru. Tujuannya agar persiapan pengamanan Pilkada dan Pemilu 2024 tidak terkendala masalah kekurangan personel.

”Diperlukan tambahan personel untuk menyukseskan pemilu serentak pada tahun 2024. Kami akan mengusulkan tambahan 2.500 personel Bintara Noken untuk disebarkan ke daerah-daerah di tiga provinsi ini,” kata Mathius. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.