Berita Utama

Pemerintah Tetap Tunjuk TNI Aktif Menjadi Penjabat

JAKARTA – Pemerintah tetap menunjuk anggota TNI aktif menjadi penjabat kepala daerah. Tak hanya melanggar undang-undang, ketetapan itu juga telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga rawan digugat. Penunjukan anggota TNI aktif juga dikhawatirkan akan mengganggu netralitas birokrasi.

Dari 43 penjabat bupati dan wali kota yang dilantik sepanjang Mei ini, terdapat satu orang yang merupakan anggota TNI aktif. Melalui Keputusan Nomor 113.81-1164 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Maluku. Andi menggantikan Bupati Seram Bagian Barat Yus Akerina yang habis masa jabatannya pada 22 Mei.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/5/2022), mengaku belum mendapat informasi terkait pelantikan Andi sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, yang merupakan kabinda. Namun, ia menegaskan, prajurit TNI aktif seharusnya tidak boleh menjadi penjabat kepala daerah. “Nanti akan saya cek. Aturannya enggak boleh,” ujar Mahfud.

Ketentuan prajurit TNI aktif dilarang menduduki jabatan sipil diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal tersebut menyatakan bahwa TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/ 2022, Putusan MK Nomor 18/PUU-XX/2022, dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XX/2022 yang dibacakan pada 20 April lalu.

Aturan harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian juga berlaku bagi anggota Polri yang hendak menduduki jabatan di luar kepolisian. Hal itu tertuang dalam Pasal 28 Ayat (3) UU No 2/2002 tentang Polri. Ketentuan dalam UU TNI dan UU Polri itu sejalan dengan UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang itu membuka peluang pengisian jabatan pimpinan tinggi dari unsur prajurit TNI dan anggota Polri setelah mundur dari dinas aktif.

Selain itu, di dalam pertimbangan putusan, MK juga memerintahkan kepada pemerintah agar menerbitkan aturan teknis mengenai pengisian penjabat kepala daerah yang transparan. Hakim Konstitusi yang juga Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih mengingatkan, pertimbangan hukum suatu putusan bersifat ratio decidendi atau tak dapat dipisahkan dengan amar putusan. Sifat amar putusan dan pertimbangan hukum sama-sama final dan mengikat bagi pembentuk undang-undang.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai perintah MK agar pemerintah membuat aturan turunan soal pengisian pejabat kepala daerah, Mahfud menuturkan bahwa pemerintah sebenarnya telah membuat prosedur pengisian penjabat lebih dari yang diputuskan oleh MK. “Kalau MK, kan, suruh membuat prosedur. Ini lebih lagi. Semua ini melalui TPA, tim penilai akhir, yang itu sebenarnya tim penilaian sudah tingkat atas. Ini semua dibawa ke Presiden, lalu dinilai bersama,” katanya.

Selanjutnya, tutur Mahfud, MK hanya memutuskan untuk mempertimbangkan membuat mekanisme yang lebih terbuka. Pemerintah pun menjalankan hal tersebut. Usulan diajukan secara terbuka oleh gubernur, kemudian diputuskan oleh TPA.

“Seharusnya TPA itu hanya untuk pejabat-pejabat tertentu, pejabat eselon 1. Ini kepala daerah pun di-TPA, sehingga ini sebenarnya sudah lebih dari sekadar prosedur yang dipertimbangkan, diminta dipertimbangkan, oleh MK. Bukan diperintahkan oleh MK,” ujar Mahfud.

Mengacu perpres

Berkaitan dengan kabinda yang mengisi posisi penjabat, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menjelaskan, hal tersebut sebenarnya merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2020 tentang Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam aturan itu disebutkan, kabinda merupakan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama setara pejabat eselon IIA. Posisi kabinda setara kepala biro dan inspektur.

”Dengan demikian, kabinda bisa ditaruh sebagai penjabat di tingkat kabupaten/kota,” ucap Akmal.

Menurut Akmal, pemerintah hanya melaksanakan undang-undang. Di dalam UU Pilkada tertulis, penjabat gubernur dapat diisi oleh pejabat pimpinan tinggi madya. Adapun penjabat bupati/wali kota dapat diisi pejabat pimpinan tinggi pratama.

“Jadi, siapa pun bisa (menjadi penjabat gubernur/bupati/wali kota) sepanjang dia adalah pejabat tinggi madya atau pejabat tinggi pratama. Kuncinya itu,” tutur Akmal.

Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Aan Eko Widiarto, menilai pengangkatan kabinda yang merupakan prajurit TNI aktif, menjadi penjabat kepala daerah merupakan sebuah pelanggaran hukum. Apalagi, hal tersebut sudah ditegaskan di dalam UU TNI dan putusan MK.

“Pengangkatan (prajurit TNI aktif menjadi penjabat kepala daerah) itu melanggar UU TNI dan putusan MK. Di aturan dasar, kan, juga sudah jelas, TNI tidak boleh menduduki jabatan sipil. Kalau itu terjadi, kita sideback jauh sebelum reformasi,” kata Aan.

Aan berpendapat, pengisian penjabat kepala daerah ini menjadi bermasalah akibat Kemendagri tidak mematuhi putusan MK untuk membuat ada ketentuan teknis pengisian penjabat. Alhasil, Mendagri merasa bebas untuk melantik siapa saja.

Keputusan menunjuk Andi sebagai penjabat kepala daerah, menurut Aan, sangat mungkin digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Besar kemungkinan keputusan tersebut akan dibatalkan oleh hakim karena tidak sesuai dengan putusan MK yang meminta pemerintah untuk membuat aturan teknis, dan tidak sesuai dengan UU TNI yang menyebut seorang TNI aktif harus mundur apabila ingin menduduki jabatan sipil.

“Jadi, kalau ini digugat ke PTUN, ini memperkuat dan menjadi peluang besar untuk menggagalkan proses pengangkatan penjabat ini semua,” katanya. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.