Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Perlu Transparan

JAKARTA – Pemilihan penjabat kepala daerah diharapkan melalui proses yang terbuka dan transparan. Aparatur sipil negara yang dipilih untuk menjadi penjabat kepala daerah harus memiliki kemampuan ilmu pemerintahan dan memahami persoalan di wilayah yang akan dipimpinnya.

Waktu untuk pemilihan penjabat kepala daerah menyisakan waktu dua bulan lagi. Pada 15 Mei 2022 sudah ada lima kepala daerah yang berakhir masa jabatannya. Pada bulan Mei terdapat 48 kepala daerah di 5 provinsi, 37 kabupaten, dan 6 kota yang masa jabatannya habis. Sepanjang 2022, terdapat 101 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (15/3/2022), mengatakan, idealnya pemilihan aparatur sipil negara (ASN) yang akan menjadi penjabat kepala daerah dibuat secara terbuka dan transparan.

Mengingat waktu yang tersisa semakin mepet, pembentukan panitia seleksi dirasa tidak mungkin dilakukan. Sebagai gantinya, Kementerian Dalam Negeri bisa membuka ke publik nama-nama ASN yang akan diajukan kepada presiden.

”Supaya ada ruang bagi publik untuk menilai baik-buruknya calon, sebelum direkomendasikan kepada presiden. Supaya publik juga bisa menyampaikan catatan rekam jejak positif atau negatif calon yang diajukan,” kata Herman.

Ia menambahkan, masukan dari publik ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap keputusan presiden untuk menunjuk ASN sebagai penjabat kepala daerah. Dengan demikian, keputusan penunjukan kepala daerah itu bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan publik. Sebab, tantangan yang akan dihadapi oleh para penjabat kepala daerah ini tidaklah mudah.

Salah satu yang harus dihadapi penjabat kepala daerah ini adalah tantangan soal penanganan dampak pandemi Covid-19 yang entah kapan akan berakhir, terutama penanganan terhadap dampak pemulihan ekonomi, jaring pengaman sosial, dan penanganan kesehatan. Selain itu, penjabat kepala daerah juga akan merespons kebijakan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kebijakan keuangan pusat dan daerah, serta pemindahan ibu kota negara, yang akan berdampak pada pemilu dan pilkada 2024.

”Mengapa kebijakan ini krusial? Karena harus direspons oleh daerah-daerah, termasuk yang menuju pilkada 2024. Dalam konteks ini, masyarakat membutuhkan penjabat kepala daerah yang bisa memimpin penyelenggaraan daerah dan merespons dengan baik ketiga kebijakan di atas,” ujar Herman.

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memang tidak mengatur tentang pemilihan penjabat kepala daerah harus akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, Kemendagri perlu segera mengeluarkan regulasi teknis terkait itu. Aturan teknis itu harus memuat pelibatan dan pemantauan penunjukan kepala daerah. Mereka yang dipilih harus memiliki kompetensi dan integritas untuk menduduki jabatan kepala daerah.

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan juga berpendapat, pengisian jabatan penjabat kepala daerah harus transparan, akuntabel, dengan melibatkan DPRD dan juga aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, karena sisa waktu tinggal sebentar, mekanisme itu sulit dilakukan karena belum ada aturan yang diterbitkan. Dengan situasi seperti itu, Djohermansyah berpendapat, pengisian penjabat kepala daerah itu diganti dengan perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Sebab, jabatan akan kosong hingga 2,5 tahun sembari menunggu hasil pilkada serentak 2024.

”Namun, pilihan memperpanjang masa jabatan kepala daerah ini butuh peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Ini untuk mengubah Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal itu diatur tentang kekosongan masa jabatan dari penjabat ASN,” terang Djohermansyah.

Kuasai ilmu pemerintahan

Ketua Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said mengatakan, penjabat kepala daerah yang akan dipilih harus menguasai ilmu pemerintahan dan memahami kondisi wilayah yang akan dipimpinnya.

Lukman berharap, pemilihan penjabat kepala daerah ini tidak hanya semata-mata demi kepentingan politik. Sebab, para penjabat kepala daerah memiliki kewenangan yang besar dan bakal memimpin hingga 2024.

Menurut Lukman, kemampuan ilmu pemerintahan sangat dibutuhkan seperti dalam melanjutkan program yang sudah dijalankan kepala daerah sebelumnya. Para penjabat kepala daerah juga harus mampu menjabarkan program dari pemerintah pusat.

Adkasi siap mendukung kebijakan pemilihan penjabat kepala daerah. Mereka pun bersedia dimintai masukan. Para penjabat kepala daerah diharapkan bisa bersinergi dengan DPRD ketika nanti bertugas. Lukman pun berharap, penjabat kepala daerah yang dipilih bukan berasal dari anggota TNI-Polri. Sebab, jumlah ASN yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi penjabat kepala daerah sudah banyak.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemendagri telah mendata jumlah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama yang bisa ditunjuk menjadi calon penjabat bupati atau wali kota serta jumlah ASN JPT madya yang berpeluang ditunjuk sebagai calon penjabat gubernur.

Saat ini setidaknya terdapat 3.123 ASN JPT pratama di kementerian dan 1.503 lainnya berada di provinsi. Artinya, jika ditotal, terdapat 4.626 ASN yang memenuhi kriteria untuk menduduki penjabat bupati dan wali kota. Adapun ASN JPT madya mencapai 588 di kementerian dan 34 di provinsi. Ini berarti terdapat 622 ASN yang memenuhi kriteria untuk mengisi kursi penjabat gubernur. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: