Berita Utama

Pemilik Hak Ulayat Desak Pemda Bayar Sisa Ganti Rugi Lahan

  • Pasang Spanduk ‘Peringatan’ di Kantor Bupati dan DPRD

MANOKWARI, papuabaratnews.co  –.Pemilik hal ulayat mendesak Pemda Manokwari untuk melunasi sisa ganti rugi lahan kantor Bupati dan DPRD kabupaten Manokwari. Masyarakat pemilik hak ulayat pada Rabu (10/2/21) pagi memasang spanduk peringatan di depan Kantor Bupati dan kantor DPRD Manokwari.

Meski demikian, aktivitas di kedua kantor tetap berjalan seperti biasa. Pemasangan spanduk hanya terkait penyelesaian tanah adat.

Salah satu pemilik hak ulayat, Ishak Mandacan kepada awak media menerangkan, lahan seluas 40 hektar termasuk lahan kantor bupati dan DPRD itu, menurutnya belum diselesaikan secara tuntas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, dan baru dibayarkan sebesar Rp. 1 Miliar pada tahun 1995 di era kepemimpinan Bupati Mulyono.

“Waktu itu (tahun 1995) pihak keluarga meminta Pemda Manokwari membayar tanah milik tiga keret sebesar Rp 30 miliar. Namun ada negosiasi dan kesepakatan bersama sehingga turun menjadi Rp 10 miliar. Waktu itu pada masa kepemimpinan Bupati Mulyono. Kemudian pada masa kepemimpinan Dominggus Mandacan selama dua periode, tak ada pembayaran lagi,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Ishak, Pemkab Manokwari di masa kepemimpinan Bupati Bastian Salabai kembali membayar sebesar Rp. 1 Miliar. Sehingga saat itu total yang telah dibayar Pemkab sebesar Rp 2 miliar dan masih tersisa Rp 8 miliar.

Diakui Ishak, lahan tersebut telah bersertifikat atas nama Pemda Kabupaten Manokwari, namun dirinya belum mengetahui secara pasti apakah lahan tersebut telah memiliki dokumen pelepasan adat.

“Kami memberi kesempatan kepada pemda (eksekutif dan legislatif) menyelesaikan tahun anggaran ini. Apalagi bertepatan dengan pembahasan APBD 2021,” ucap Ishak.

Sementara itu, (Plh) Sekda Manokwari Mersyana Djalimun menegaskan, status tanah di komplek perkantoran (kantor bupati dan DPRD) sudah jelas dan sudah bersertifikat.

“Sudah ada sertifikatnya, kalau mau dituntut, apa lagi yang mau dituntut? Kita punya sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan. Termasuk pelepasan tanah (pelepasan adat). Saat ini Bagian Pertanahan sedang menyiapkan dokumen-dokumennya,” pungkasnya.(PB19)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 11 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.