Berita Utama

Pemimpin KPK Tidak Boleh Cuci Tangan

JAKARTA – Setelah menggelar keterangan pers di Mabes TNI Cilangkap, Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko menemui pemimpin KPK. Perbedaan pendapat antara KPK dan TNI tentang penetapan dan pengumuman status tersangka Henri Alfiandi dalam kasus korupsi proyek Basarnas ditutup dengan permintaan maaf pemimpin KPK.

“Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan, bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kami yang tangani, bukan KPK,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di KPK pada Jumat (28/7/2023).

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan, pemimpin KPK semestinya tidak boleh lari dari tanggung jawab setelah penetapan tersangka dalam kasus suap yang diduga melibatkan Kepala Basarnas yang masih menjadi anggota TNI aktif. Penetapan tersangka sepenuhnya merupakan kewenangan pemimpin KPK. “Itu bukan kewenangan penyelidik atau penyidik KPK,” ujar mantan penyidik KPK itu saat dihubungi, kemarin.

Ia menuturkan, penyelidik KPK bertindak atas perintah pemimpin KPK. Setelah menemukan dua alat bukti yang cukup, kata dia, mereka wajib melaporkan kepada pemimpin KPK. Tim kemudian menggelar ekspose dan selanjutnya mengeluarkan keputusan penetapan sebagai tersangka atau tidak.

Menurut Praswad, pemimpin KPK tidak boleh bersikap cuci tangan dan seolah-olah penetapan tersangka dalam kasus ini adalah pekerjaan tim penyelidik semata. “Seluruh alat bukti wajib dilaporkan kepada pemimpin KPK dalam mekanisme ekspose perkara bersama antara penyelidik, penyidik, penuntut dan pemimpin KPK.”

Kesalahan atau ketidakcermatan pemimpin KPK tidak boleh terjadi dalam proses pro yustisia atau penanganan perkara. Sebab, hal tersebut dianggap termasuk penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan pidana jika hal tersebut terjadi. Dia menegaskan, Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang KPK mengatur penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama pimpinan KPK. “Jadi, pemimpin KPK harus bertanggung jawab penuh atas segala proses operasi tangkap tangan dan penanganan perkara, baik secara etik maupun pidana,” ucapnya.

Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, berpendapat senada. Menurut dia, pemimpin KPK tidak bisa melempar tanggung jawab dalam kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka dari kalangan TNI aktif ke tim penyelidik. Sebab, dalam operasi tangkap tangan sudah dipastikan ada surat perintah penyelidikan dari pemimpin KPK. “Pimpinan KPK sudah pasti tahu. Siapa Kepala Basarnas, sudah pasti tahu kalau dia adalah TNI aktif,” ucapnya. “Seharusnya kewenangan memproses pidana TNI aktif memang ada di peradilan militer.”

Bahkan, kata Yudi, saat penangkapan jika diketahui adanya anggota TNI aktif yang terlibat dalam perkara korupsi mesti melibatkan Puspom TNI, sehingga penyelidikan hingga penangkapan dilakukan bersama. “Prosedur yang dipakai memang tidak ideal. Jadi, jangan salahkan penyelidik yang hanya menjalankan perintah.”

Yudi menuturkan, pernyataan Komandan Puspom TNI tidak salah yang akhirnya mengabaikan penetapan status tersangka yang disampaikan pimpinan KPK. Sebab, anggota TNI aktif yang terlibat dalam kasus pidana mesti diseret melalui peradilan militer. Dia menilai, penetapan status tersangka oleh KPK terhadap perwira aktif juga bakal menjadi polemik. Sebab, pencabutan status tersangka hanya bisa dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atau melalui praperadilan di pengadilan. “Dalam aturan di KPK, SP3 baru bisa dilakukan jika kasusnya sudah dilakukan penyelidikan selama dua tahun,” ucapnya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.