Berita UtamaEKONOMIInforial

Pemkab Belum Optimalkan Relaksasi Penyaluran Dana Desa dan BLT di Papua Barat

MANOKWARI, PB News – Pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Barat hingga kini belum mengoptimalkan relaksasi kebijakan penyaluran dana desa, dan bantuan langsung tunai (BLT) desa.
Padahal, Menteri Keuangan telah mengeluarkan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 94/PMK.07/2021.
Relaksasi kebijakan tersebut, dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya.

“Belum optimal penyalurannya,” kata Kepala Seksi Bidang PPA IIA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat Posma Armando Siagian, saat dikonfirmasi melalui Whatsapp, Selasa (24/8/2021).
Ada tiga relaksasi kebijakan penyaluran yang diatur melalui PMK Nomor 94/PMK.07/2021.
Pertama, kewajiban penyampaian APBDes yang semula pada tahap I untuk pencairan dana desa, digeser ke tahap II.
Kedua, penyaluran BLT desa dapat diajukan sekaligus untuk tiga bulan.
Ketiga, permintaan penyaluran BLT desa hanya cukup dengan melakukan penandaan (taggging) desa-desa yang mau pencairan BLT.
“Pengajuan penyaluran dana desa reguler tahap I dan BLT desa sampai dengan bulan ke 9, sudah bisa diajukan oleh pemda sejak 22 Juli 2021 kemarin,” ucap Posma Armando.

Penyaluran dana desa dan BLT desa di 12 kabupaten, baru mencapai Rp747,15 miliar. Terdiri dari realisasi dana penanganan Covid-19 Rp118,29 miliar, penyaluran dana desa reguler tahap I Rp353,02 miliar, dana desa reguler tahap II Rp68,10 miliar serta penyaluran BLT desa Rp207,737 miliar. “Sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 baru 48,16% dari pagu sebanyak Rp1,55 triliun,” jelas Posma.
Dia melanjutkan, penyaluran dana desa serta BLT desa tersebut dilakukan oleh tiga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yakni KPPN Manokwari, Sorong dan Fakfak.
“Disalurkan untuk 1.741 desa yang ada di 12 kabupaten di Papua Barat,” ucap dia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menerangkan bahwa, beleid yang diterbitkan bertujuan untuk memaksimalkan dukungan pendanaan melalui belanja TKDD (transfer ke daerah dan dana desa), penggunaan dan penyaluran dana alokasi umum, dana alokasi khusus serta dana keistimewaan.
“Dengan adanya relaksasi, harapannya serapan di daerah semakin meningkat,” ucap Primanto.(PB15)

**Berita ini telah terbit di Harian Papua Barat News edisi Rabu 25 Agustus 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.