Pemprov Baru Geser Rp 300 Miliar dari BNI ke Bank Papua
- Sisa 700 Miliar Menyusul
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat secara bertahap telah melakukan pergeseran anggaran sesuai kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Bank Papua atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Nataniel Dominggus Mandacan mengatakan, pemerintah telah melaksanakan perintah KPK dengan melakukan pergeseran anggaran daerah yang sebelumnya dikelola oleh Bank Nasional Indonesia (BNI) ke Bank Papua. Menurutnya, dari sisa anggaran yang dikelola pemerintah di BNI, sebanyak Rp 300 Miliar telah disalurkan ke Bank Papua. Sementara sisa anggaran dilakukan secara bertahap.
“Iya benar kita telah melakukan pergeseran pengelolaan keuangan dari BNI ke Bank Papua. Kita juga telah menyalurkan Rp 300 Miliar ke Bank Papua,” ujarnya saat dikonfirmasi Papua Barat News di Manokwari, Senin (31/5/2021).
Nataniel mengungkapkan dalam waktu dekat dana sisa sebesar Rp 700 Miliar akan segera ditransfer ke Bank Papua. Hal ini mengingat proses transaksi keuangan daerah di BNI telah dihentikan dan tidak dapat dilakukan lagi karena tidak ada dasar pelaksanaan transaksi.
“Buku rekening Kas daerah Papua Barat di BNI telah ditutup sehingga tidak ada transaksi lagi,” jelasnya.
Sekda menyebutkan sesuai arahan presiden kepada gubernur dan walikota seluruh Indonesia beberapa pekan lalu terkait pengelolaan anggaran daerah wajib melalui bank daerah. Hal ini guna memberikan dukungan kepada bank daerah untuk berkembang dan bertumbuh secara sehat. Namun khusus di Papua Barat proses pergeseran tidak dapat dilakukan secara serentak seluruhnya karena dapat berdampak pada keseimbangan BNI.
“Transfer anggaran daerah tetap dilakukan kepada Bank Papua namun bertahap karena jika semua dialihkan maka BNI bisa goyang,” pungkasnya. (PB22)
**Berita ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 2 Juni 2021
