Berita UtamaInforial

Pemprov dan DPR Klarifikasi Nominal APBD Papua Barat 2021

  • APBD 2021 Rp7,824 Triliun

MANOKWARI, PB News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat kembali menyampaikan klarifikasi perihal kekeliruan dalam pengumuman nominal APBD Papua Barat tahun 2021. Total APBD Papua Barat tahun 2021 yang pasti adalah sebesar Rp 7.824.967.136.608. Sedangkan dalam rapat paripurna sebelumnya terkait penetapan APBD disebutkan bahwa nominal APBD adalah sebesar Rp 8.824.967.136.608.

“Ini karena kami keliru dalam pengetikan angka. Atas nama pemerintah dan DPR kami menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan ini,” ujar Plt Kepala BPKAD Papua Barat Enos Aronggear didampingi Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor dan Wakil Ketua DPR Papua Barat Ranley Mansawan.

Dia menjelaskan, dalam hal penetapan APBD yang sudah dilaksanakan, ada keputusan yang harus dibacakan oleh DPR Papua Barat. Data tersebut diperoleh dan disiapkan oleh pihak eksekutif. Sebagai manusia, pihaknya tidak luput dari kekeliruan dalam meneliti dan mengkaji kembali data yang diserahkan kepada DPR.

“Karena kesibukan, kita tidak sempat meneliti dengan baik data yang ada sebelum diserahkan untuk dibacakan,” kata dia.

Dia menuturkan, sejak semula dalam usulan hingga proses pembahasan di setiap tahap, pagu anggaran dari sisi pendapatan adalah sebesar Rp 6.830.068.181.373. Nominal belanja daerah adalah sebesar Rp 7.827.517.657.000. Sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 997.449.478.628.

“Sedianya angka ini yang dibahas sampai final. Tetapi pada penjumlahan terakhir menjadi berbeda sehingga menjadi 8 Triliun. Sekali lagi kami mohon maaf atas kesalahan yang ada,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan, pihaknya memaklumi kekeliruan pemerintah dalam memasukkan data kepada DPR untuk dibacakan dalam Rapat Paripurna Penetapan APBD. Semuanya dikarenakan kesibukan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir.

“Kami memaklumi kekeliruan pemerintah dalam hal ini. Jadi APBD Papua Barat yang benar adalah sesuai dengan apa yang disampaikan Kepala BPKAD tadi,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan, klarifikasi tersebut juga sudah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR dalam Rapat terbatas yang digelar sore hari tersebut.  Selanjutnya diharapkan agar APBD yang sudah ditetapkan tersebut segera ditindaklanjuti ke masing-masing OPD untuk dapat menjalankan program kegiatan demi tata kelola pemerintahan, pembangunan dan  pelayanan kepada masyarakat.

“Semoga segala urusan yang tertunda bisa segera berjalan,” pungkasnya. (PB25)

*Berita ini telah terbit di harian Papua Barat News edisi Jumat 19 Februari 2021**

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.