Berita UtamaInforial

Pemprov Godok Batasan Harga Sanksi Pelanggar Prokes

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat tengah fokus menggodok harga tertinggi sanksi pelanggar protokol kesehatan (prokes) yang akan diimplementasikan di wilayah setempat. Batasan tarif tertinggi akan diatur kembali di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Pendisplinan Protokol Kesehatan. Sehingga menjadi acuan bagi kabupaten/kota di Papua Barat dalam menentukan besaran tarif tertinggi pelanggar prokes.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat, Robert Hammar mengatakan, penetapan batasan tarif tertinggi bagi pelanggar prokes sedang digodok. Hal ini guna memberi ruang bagi kabupaten/kota dalam menentukan besaran tarif sekaligus merangsang kesadaran warga mematuhi prokes.

“Pemprov sedang menyiapkan harga wajar  tertinggi bagi pelanggar prokes misalnya masker Rp50 ribu, sehingga daerah tidak boleh menetapkan harga di atas harga tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi Papua Barat News, di Manokwari, Rabu (7/10/2020).

Hammar menyebutkan, penetapan batasan atas dimaksudkan untuk memberi ruang yang besar bagi daerah dalam menentukan batas wajar tarif. Sehingga tidak terjadi keseragaman harga sanksi antara kabupaten/kota yang berada di wilayah zona merah dan zona hijau di Papua Barat. Selain itu, tidak semua daerah memiliki perputaran roda ekonomi yang sama. Dengan demikian, penetapan batas atas dinilai menjadi solusi bagi daerah dalam menentukan sejauh mana kemampuan warganya.

“Kita dorong penetapan tarif batas atas sehingga ada ruang bermain bagi daerah dalam menentukan besaran tarif sesuai kemampuan warganya,” paparnya.

Ia menambahkan pemberian denda tidak dimaksudkan untuk memberi efek jera. Menurutnya penggunaan istilah efek jera justru terkesan negatif. Karena seolah-olah membangkitkan rasa takut dan kecemasan warga. Kecemasan dan ketakutan kata dia, justru tidak mendukung upaya melawan pandemi Covid-19. Karena ketakutan dan kecemasan berlebihan yang dialami warga justru akan menurunkan kekebalan tubuh (imun). Sehingga menyebabkan potensi tertularnya virus Covid-19 semakin besar. Karena itu dia menyarankan sanksi denda tidak hanya berupa uang semata. Tetapi sanksi sosial berupa menanam pohon, menghafal Pancasila atau membersihkan jalan. Sanksi sosial dinilai lebih aman dan efektif menyadarkan masyarakat mematuhi prokes.

“Kita tidak boleh lagi mengeluarkan produk hukum yang sifatnya menakut-nakuti masyarakat, karena keselamatan jiwanya jauh lebih penting,” pungkasnya. (PB22)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 8 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.