Pemprov Papua Barat akan Bentuk Tim Evaluasi Pembangunan Daerah
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat berencana akan membentuk tim evaluasi untuk pembangunan di wilayah setempat.
Tim tersebut diharapkan dapat bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga program pembangunan daerah dapat berjalan lancar.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat, Onasius P M Matani mengatakan, pembentukan tim evaluasi harus mengacu pada rekomendasi dari hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan di Manokwari selama tiga hari ke depan, terhitung sejak Rabu sampai Jumat.
“Diharapkan bisa hasilkan berbagai rekomendasi untuk koordinasi membentuk tim,” kata dia saat menggelar konferensi pers, Rabu (22/9/2021).
Menurut dia, pemerintah terus berusaha agar capaian kinerja pembangunan di daerah melalui empat sektor yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, evaluasi capaian penting dilakukan yang kemudian dapat merumuskan langkah strategis guna menggenjot kinerja pembangunan masa mendatang.
“Coba berinovasi supaya dorong capaian pembangunan lebih tinggi lagi ke depannya,” jelas dia.
Optimalisasi program pembangunan daerah memerlukan sinergitas, kolaborasi dan dukungan dari seluruh stakeholder baik provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, peran sektor swasta sangat dibutuhkan agar visi misi pembangunan daerah terlaksana.
“Mewujudkan pembangunan daerah yang baik itu harus terintegrasi satu sama lainnya,” terang dia.
Onasius melanjutkan, Papua Barat telah mencanangkan diri sebagai provinsi konservasi. Dengan demikian, percepatan pembangunan pada sektor infrastruktur tetap diupayakan agar tidak menyalahi aturan yang berlaku.
“Pembangunan fisik ini harus dilakukan secara seimbang, karena kita provinsi konservasi,” ucap dia.
Selain investasi fisik, kata Onasius, perbaikan kualitas sumber daya manusia juga menjadi konsen pemerintah. Hal itu ditandai dengan capaian pembangunan manusia yang diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami sedikit perbaikan pada tahun 2020, jika dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPM Papua Barat tahun 2020 sebesar 65,09 atau naik 0,60 persen dibanding tahun 2019 yang hanya 64,70.
Meski demikian, IPM Papua Barat masih menjadi yang terendah kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua.
“Kita akan genjot kualitas pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian,” ucap Onasius.
Ia mengakui, kualitas pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian di wilayah perdesaan masih jauh dari ekspektasi. Untuk sektor pendidikan, ada beberapa problem yang ditemukan. Misalnya, komitmen guru yang ditugaskan ke daerah pedalaman belum maksimal dan juga sarana prasarana pendidikan masih minim.
“Di wilayah-wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dan antar provinsi itu masih perlu digenjot lagi,” tutur Onasius.
“Perbaikan pendidikan ini kita lakukan kajian lalu datanya kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan,” ujar dia menambahkan.
Sementara itu Asisten III Setda Papua Barat Raymond R H Yap menuturkan, rapat koordinasi teknis kegiatan tata kelola analisis capaian kinerja pembangunan daerah dilakukan untuk mengevaluasi seluruh program pembangunan.
“Apakah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan secara maksimal ataukah belum maksimal,” tutur dia.
Hasil rapat tersebut, sambung dia, akan dipergunakan sebagai bahan masukan dan kebijakan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang. Oleh karena itu peran dan fungsi dari Biro Administrasi Pembangunan perlu diperkuat baik dari sisi kualitas SDM maupun sarana prasarana pendukung.
“Harus ada inovasi dan membuat terobosan,” kata Yap.
Gubernur Papua Barat, kata dia, berharap agar kegiatan rapat koordinasi dapat merumuskan kendala ataupun hambatan yang dihadapi secara aktual dalam perencanaan pembangunan daerah. Kemudian, melahirkan rekomendasi yang akan dijadikan sebagai langkah efektif demi tercapainya optimalisasi pembangunan di daerah setempat.
“Rekomendasi bagi pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan,” pungkas Raymond Yap. (PB15)
**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 23 September 2021
