Berita UtamaInforial

Pemprov Siap Hadapi Gugatan Penetapan 11 Kursi Otsus

MANOKWARI, papuabaratnews.co Pemerintah Provinsi Papua Barat siap menghadapi gugatan dugaan tindakan melawan hukum terkait penetapan 11 kursi DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan atau jalur Otsus di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, Rabu 7 Oktober 2020.

Kepastian kesiapan itu disampaikan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat, Robert K.R. Hammar di Manokwari, Rabu (30/9/2020).

Robert menyebutkan, Pemprov telah menunjuk Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk menangani 4 gugatan yang dilayangkan oleh kuasa hukum calon anggota DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan yang tidak lolos seleksi. Menurutnya, ditunjuknya Kejati Papua Barat sebagai kuasa hukum karena inti gugatan yang diajukan semuanya ditujukan kepada pemerintah.

“Menggugat Pansel sama saja dengan menggugat Gubernur. Begitu juga menggugat Kesbangpol sama dengan menggugat Gubernur, karena sesuai dengan peraturan daerah Gubernur lah yang memerintahkan Kesbangpol sebagai pelaksana. Sementara Pansel adalah organisasi ad hoc yang dipercayakan untuk menyeleksi bersama dengan  panja. Karena itu gugatan itu tidak bisa dipisah-pisahkan,” papar Hammar.

Robert mengingatkan pengugat untuk menunjukkan bukti materiil gugatan tentang adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam penetapan 11 kursi anggota DPR Papua Barat jalur Otsus. Atau perbuatan hukum lain yang dinilai telah melanggar hukum dari kepatutan yang berlaku. Karena itu menurutnya,  tugas Pansel,  Kesbangpol dan Biro Hukum adalah menyiapkan bahan-bahan untuk pembuktian di persidangan.

“Nanti hakim yang memutuskan di pengadilan, karena itu kita semua harus menghormati proses ini,” kata dia lagi.

Dia menambahkan, selain gugatan di Pengadilan Negeri Manokwari, ada 4 gugatan lain yang juga sudah dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Papua.

Robert menyebutkan,  gugatan di PTUN itu juga datang dari kuasa hukum calon anggota DPR Papua Barat jalur Otsus yang tidak lolos seleksi. Tentang gugatan di PTUN ini akan dihadiri oleh Yan Christian Warinussy selaku Kuasa Hukum Gubernur Papua Barat.

“Inti gugatan di antaranya tidak ada azas keseimbangan,  persoalan umur, serta keanggotaan partai politik. Kita akan sama-sama membuktikan di pengadilan pada 5 Oktober 2020 mendatang,” ujarnya.

Forum Komunikasi Pencari Keadilan (FKPK), sebagaimana diberitakan di media ini sebelumnya, telah melayangkan gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) Panitia Seleksi Calon Anggota DPR Papua Barat melalui jalur Otonomi Khusus periode 2019-2024, Nomor 15/K-P/2020 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pergantian Antar Waktu.

Ketua FKPK Sahaji Refideso, mengatakan, gugatan tersebut telah didaftar ke Pengadilan Negeri Manokwari dan memperoleh nomor registrasi 43/Pdt.G/2020/PN Mnk, 44/Pdt.G/2020/PN Mnk, 45/Pdt.G/2020/PN Mnk dan 46/Pdt.G/2020/PN Mnk. Sidang perdana gugatan perdata ini akan digelar di Pengadilan Negeri Manokwari, pada Rabu (26/8/2020), sekitar pukul 10.00 WIT.

Menurut dia, SK penetapan 11 anggota DPR Papua Barat dari jalur pengangkatan yang dikeluarkan oleh panitia seleksi, cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPR Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan.

Ia melanjutkan, ada sejumlah pelanggaran hukum dalam SK tersebut, seperti ada anggota yang terlibat sebagai pegurus partai politik, penetapan calon yang umurnya sudah melewati batas maksimal, ada calon berstatus ASN, dan tata cara penilaian berdasarkan ranking per daerah pengangkatan yang keliru yang tidak sesuai dengan geostrategi politik, demografi sosial, dan kultur masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat.

Dengan demikian, Pansel telah melanggar Perdasus Nomor 4 Tahun 2020 tentang Syarat Calon Anggota yang Terpilih. Pada Pasal (4) Ayat (2) huruf (o) menegaskah bahwa tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dalam kurung waktu 5 tahun terakhir dan/atau dicalonkan sebagai calon anggota DPD, DPR, DPR PB maupun DPRD di tingkat kabupaten/kota. Kemudian, Pasal (4) Ayat (2) huruf (f) dalam Perdasus menjelaskan usia calon anggota paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 60 tahun saat mengikuti musyawarah masyarakat adat. Selanjutnya, Pasal (4) Ayat (2) poin (q) menerangkan calon anggota bukan berstatus ASN.

“Pansel tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan verifikasi syarat umum dan syarat khusus. Itu tidak dilakukan,” kata dia.

“Ada peserta yang tidak memenuhi persyaratan bisa ditetapkan sebagai calon terpilih,” kata dia lagi.

Sekretaris FKPK Fincentius Paulinus Baru, menuturkan, semestinya Pansel mengakomodir setiap aduan dari masyarakat sebelum melakukan penetapan. Akan tetapi, seluruh proses dilakukan tidak transparan.

“Akibatnya torang ketemu di Pengadilan. Silakan datang saja ke Pengadilan supaya tahu apa yang kita gugat,” tegas dia.

Kuasa Hukum penggugat, Habel Rumbiak, menerangkan, gugatan SK Pansel tersebut juga dilayangkan ke PTUN Jayapura dengan nomor registrasi 42/G/2020/PTUN dan sidangnya diselenggarakan pada 31 Agustus 2020.

“Ada bukti dugaan tindak pidana sedang dihimpun, dan akan dilaporkan ke Polda Papua Barat dalam waktu dekat,” tegas dia.

Sebagai informasi, penggugat terdiri dari Sahaji Refideso, Fincentius Paulinus Baru, Yonadap Trogea, Dorthea Monika Mandacan dan Arnold Ainusi. Sedangkan pihak tergugat adalah panitia seleksi, Gubernur Papua Barat dan Menteri Dalam Negeri. (PB22)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 1 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.