Berita Utama

Pendaftaran Capres-Cawapres Dimajukan

JAKARTA – Sejumlah partai peserta pemilu tidak mempermasalahkan usul Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berencana memajukan jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk pilpres 2024. Apalagi usul itu didasari undang-undang.

“PDI Perjuangan mengikuti seluruh tahapan yang ditetapkan oleh KPU,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, akhir pekan lalu. “Kalau KPU menetapkan pendaftaran, misalnya pada tanggal 10 (Oktober), ya kami akan mengikuti.”

Pernyataan serupa disampaikan politikus Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi; dan politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Maman Imanul Haq. Bahkan Maman optimistis PKB bersama partai koalisi pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan menjadi pendaftar yang pertama.

“Anies-Muhaimin sudah di-declare (menjadi pasangan capres-cawapres), jadi (kalau pendaftaran sudah dibuka) tidak usah nunggu lama,” kata Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB itu.

Dalam keterangan tertulis pada Jumat lalu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, lembaganya mengusulkan untuk mempercepat tahapan pendaftaran capres-cawapres menjadi 10-16 Oktober 2023. Usul ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu yang disahkan pada 4 April lalu.

“Perubahan tahapan pencalonan adalah yang paling mungkin karena ada pembatasan masa kampanye selama 75 hari,” kata dia.

Sebelumnya, pendaftaran capres-cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 15 November 2023.

Hasyim mengatakan, semua peserta pemilu akan memulai kampanye pada 28 November 2023. Hal itu merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan DCT pileg dan pilpres.

Seiring berjalannya waktu, kata Hasyim, pemerintah menerbitkan Perpu Pemilu yang kemudian disetujui menjadi undang-undang. Aturan tentang masa kampanye pun akhirnya harus disesuaikan dengan undang-undang tersebut.

“Terdapat pengaturan Pasal 276 UU Nomor 7 Tahun 2023 yang sesungguhnya mengatur tentang kampanye, tapi tentu saja berdampak pada perubahan jadwal masa tahapan pencalonan,” kata dia. “Karena pengaturan tersebut mengatur start kampanye dengan patokan penetapan DCT.”

Jika usul itu diakomodasi, kata Hasyim, penetapan capres-cawapres akan dilakukan pada 13 November 2023. Kemudian 15 hari setelah penetapan, para pasangan calon presiden-wakil presiden baru dapat memulai kampanye.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Idham Holik mengatakan, perubahan tahapan tersebut demi melaksanakan prinsip kepastian hukum. Regulasi dalam peraturan KPU tidak boleh berseberangan dengan undang-undang. “KPU harus melaksanakan ketentuan yang ada di UU Pemilu,” katanya. “Salah satunya soal Pasal 276 yang mengharuskan KPU menetapkan pasangan capres dan cawapres 15 hari sebelum dimulainya kampanye.”

Menurut Idham, meski terkesan mendadak, usul ini sebenarnya sudah dimunculkan jauh-jauh hari. Paling tidak, hal itu disampaikan dalam beberapa kali focus group discussion. KPU juga sudah melakukan uji publik pada 4 September 2023. “Kalau hari ini publik merasa kaget, mungkin karena konsentrasi politik publik tidak ke sana. Padahal norma itu dibentuk undang-undang,” ujarnya.

Untuk menyusun jadwal pendaftaran pasangan calon presiden, kata Idham, KPU tetap memperhatikan beberapa ketentuan. Di antaranya mengenai verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif. Bahkan, jika calon yang diusung tidak memenuhi klasifikasi, partai politik memiliki waktu untuk mengusulkan calon baru.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irwan mengatakan belum tahu perihal usul percepatan pendaftaran capres dan cawapres. “Sejauh ini belum pernah dibahas dengan Kemendagri,” ujarnya. Sedangkan Komisi II DPR berencana meminta penjelasan langsung dari KPU dalam rapat mendatang.

Pengajar hukum pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, berpendapat, rencana KPU memajukan tahapan pendaftaran capres-cawapres sudah tepat. “Sekarang waktu kampanye saja hanya 75 hari. Kalau dimundurkan, justru bisa-bisa ruang interaksi pemilih makin sempit,” ujarnya.

Pendapat serupa disampaikan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin. Menurut dia, dengan dimajukannya tahapan pendaftaran, akan memaksa partai segera menetapkan capres dan cawapres yang akan diusung. Dengan begitu, pemilih dapat mengetahui lebih awal calon pemimpin yang akan mereka pilih.

Adapun Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan bahwa setiap kebijakan pasti ada plus-minusnya. Jika jeda waktu antara penetapan DCT dan masa kampanye lebih panjang, celah untuk menggelar kampanye terselubung semakin terbuka. “Karena itu, perlu dipastikan, setelah penetapan pasangan capres-cawapres, belum boleh langsung kampanye,” ujarnya. (TEM/ANT)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.