Pendekatan Kesejahteraan belum Redakan Konflik di Papua

JAKARTA – Pendekatan kesejahteraan lewat Operasi Damai Cartenz belum berhasil meredakan konflik di Papua. Kontak senjata personel Polri dan TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) tetap saja terjadi. Terbaru, TPNPB-OPM menyerang pos Satuan Tugas Muara dan Perairan Batalion Infantri Marinir-3 di Kalikote, Kabupaten Nduga, yang menewaskan satu orang prajurit TNI, Jumat pekan lalu.

Ketua Sinode Gereja Kemah Injil di Tanah Papua, Benny Giay, mengatakan pendekatan apa pun yang diambil tidak akan bisa menyelesaikan akar persoalan, tanpa berdialog langsung dengan orang asli Papua. “Perlu dialog untuk menyelesaikan masalah ini seperti penyelesaian Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono saat itu. Orang Papua mau perlakuan yang sama, tapi tidak ada sampai sekarang,” kata Benny dilansir Tempo, Senin (25/54/2022).

Benny mengatakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia–sebelum melebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)—sudah pernah mengkaji akar masalah konflik di Papua. Hasil riset tersebut, ditemukan empat akar masalah konflik di Bumi Cenderawasih. Yaitu, sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia, operasi militer yang masih diterapkan pemerintah Indonesia, rakyat Papua yang termarginalkan, dan kegagalan pembangunan Papua.

Menurut Benny, hingga hari ini tidak ada kesamaan pandangan sejarah antara orang asli Papua dan Indonesia. “Perbedaan pikiran itu belum didialogkan. Makanya timbul terus permasalahan,” katanya.

Dalam urusan operasi militer, kata Benny, pemerintah semestinya menerapkan kebijakan serupa saat menyelesaikan konflik di Aceh. Dalam penyelesaian konflik di Aceh, pemerintah menarik TNI kembali ke barak. Sedangkan di Papua, pemerintah tetap menerapkan operasi militer meski nama operasi itu berganti-ganti.

“Barangkali pemerintah masih terus berpikir untuk terus menggunakan pendekatan keamanan di Papua. Selama pendekatan keamanan ada, apa pun namanya, konflik pasti akan selalu ada,” ujarnya.

Ia mengatakan Dewan Gereja Papua menduga pemerintah sengaja memelihara konflik di Papua, meski kerap mengklaim pendekatan dengan bahasa damai. Tapi upaya damai itu cuma formalitas. “Bahkan gereja melihat ada OPM piaraan dari aparat keamanan pemerintah,” katanya.

Adapun dalam urusan pembangunan, kata Benny, Papua masih tertinggal di segala bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tapi, sejak 2019, masyarakat Papua menyadari bahwa mereka berhak mendapat hak yang sama. “Kami sadar saat melihat kemajuan orang kulit hitam di Amerika yang bisa menduduki semuanya,” kata dia.

Menurut Benny, akar persoalan di Papua bisa diselesaikan jika terjadi dialog di antara berbagai elemen masyarakat dan adanya keadilan bagi masyarakat Papua. “Jadi, kalau tidak ada keinginan serius untuk menyelesaikan akar masalah di Papua, konflik ini akan terus ada,” katanya.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai tak ada pendekatan terbaru yang diterapkan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua. Solusi pemekaran Papua, misalnya, merupakan pengulangan pendekatan terdahulu saat memecah Papua menjadi dua provinsi.

“Pendekatan itu juga tanpa melibatkan rakyat Papua, atau setidaknya representasi orang asli Papua,” kata Usman.

Ia mengatakan, saat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua serta menyusun RUU tentang pembentukan daerah otonomi baru justru tak melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP). Kondisi itu seakan-akan menempatkan MRP secara rendah dan tidak penting untuk dimintai pertimbangan dan persetujuan.

Usman mengatakan solusi untuk mengatasi konflik di Papua berada di tingkat politik, yaitu lewat negosiasi politik. “Karena itu, muncul tuntutan untuk perundingan damai atau dialog sebagaimana disuarakan dewan gereja dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,” katanya.

Menurut Usman, pengerahan pasukan militer, pembentukan satuan tugas keamanan, hingga mengganti nama operasi penegakan hukum tak akan efektif menyelesaikan konflik. Adapun pendekatan hati yang diwacanakan pemerintah dianggapnya sudah baik namun perlu diwujudkan secara konsisten.

Tenaga ahli Kantor Staf Kepresidenan Bidang Papua, Theofransus L.A. Litaay, mengatakan berbicara mengenai konflik di Papua mesti dengan data. Sebab, kondisi yang terjadi saat ini bukan lagi konflik, melainkan serangan sporadis oleh kelompok bersenjata. “Mungkin untuk menciptakan konflik. Lokasinya pun di wilayah tertentu saja,” katanya.

Ia mengklaim pendekatan pemerintah yang menerapkan kebijakan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial sudah berjalan dengan baik dalam mengatasi konflik di Papua. Indikasinya, kehidupan masyarakat di Papua secara umum sudah berjalan normal dan aman seperti kota lain di Indonesia. (TMP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: