Berita Utama

Penegakan Hukum Judi ”Online” Dinilai Belum Serius

JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan sudah memblokir 5.000 rekening terkait judi daring yang mengalir ke 20 negara. Meski aliran keuangan judi daring diketahui PPATK, tindak lanjut berupa penegakan hukum dinilai belum serius. Bandar-bandar besar tak kunjung ditangkap. Platform konten judi daring pun masih terang-terangan menjamur di media sosial.

M Natsir Kongah dari Kelompok Substansi Humas PPATK mengatakan, akumulasi perputaran uang judi daring selama triwulan pertama atau periode Januari-Maret 2024 tercatat lebih dari Rp 100 triliun. Bahkan, akumulasi perputaran uang judi daring dari 2017 hingga kuartal I-2024 mencapai Rp 600 triliun.

”Jika dihitung dan ditotal dengan periode beberapa tahun sebelumnya sampai saat ini, di Q1 2024, sudah mencapai Rp 600 triliun. Kita melihat ada tren penurunan,” ungkap Natsir saat dihubungi Selasa (18/6/2024).

Namun, menurut Natsir, jika penanganan tidak serius, data PPATK akan menunjukkan kecenderungan jumlah yang semakin besar lagi. Ia pun tetap meminta semua pihak mewaspadai pola-pola baru di dalam judi daring.

”Kalau demand yang besar, ada potensi naik ini jika melihat data Q1-2024. Saat ini dapat dikatakan telah berhasil dihambat dengan sinergitas antarlembaga yang semakin kuat. Apalagi dalam satgas di bawah pimpinan Pak Menkopolhukam,” tutur Natsir.

Sebelumnya, pada 14 Juni 2024, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Perjudian Daring. Dalam satgas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu ada pula unsur dari PPATK yang selama ini bertugas menelusuri aliran uang hasil kejahatan.

Tabuhan genderang tanpa perang

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto menilai, upaya pemberantasan judi daring seperti hanya tabuhan genderang tanpa ada aksi perang yang sebenarnya. Bahkan, judi daring juga memakan korban dari aparatur negara yang seharusnya memberantas perjudian.

”Apakah pembentukan satuan tugas pemberantasan judi daring yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai ketua akan efektif menekan menjamurnya platform judi online?” ujar Bambang, saat dihubungi Selasa (18/6/2026).

Bambang melihat bahwa memang ada kesulitan tersendiri dalam hal memberantas judi daring. Kesulitan ini terkait karakteristik teknologi online atau siber yang tanpa batas-lintas batas dan lintas negara-dengan kecepatan perubahan dan produksi konten yang sangat tinggi.

Langkah utama yang mesti dilakukan jika pemerintah serius memberantas judi daring adalah menutup transaksi keuangan yang terkait dengan judi daring. Hal ini karena kecepatan menutup konten ternyata tak cukup juga untuk mengalahkan produksi konten judi daring.

”Judi online (judol) tentu tak bisa lepas dari transaksi keuangan yang tetap menggunakan platform-platform yang masih bisa terkendali dan berizin. Jadi, langkah pertama bila serius untuk melakukan pemberantasan judol adalah menutup transaksi keuangan mereka,” ujar Bambang.

Menurut dia tindak lanjut berupa penegakan hukum belum serius meskipun aliran keuangan judi daring telah diketahui PPATK. Penangkapan hanya terhadap operator-operator maupun konsumen di level bawah. Sementara transaksi yang dilakukan bandar besar belum tersentuh.

”Jika masih menyasar konsumen, tak pernah menyentuh pengelola platform judi online, tentu ini berakibat munculnya persepsi bahwa ada keterlibatan aparat penegak hukum sebagai beking bandar judi online,” kata Bambang.

Bambang juga mendorong agar ada upaya hukum yang menjerat bandar judi daring dengan pasal terkait Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni bisa menjerat tersangka dengan hukuman penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar. ”Tetapi itu saja tentu tak cukup membuat jera. Makanya perlu segera diterbitkan UU terkait perampasan aset hasil kejahatan,” tutur Bambang.

Sebanyak 23 tersangka dihadirkan dalam pengungkapan kasus judi daring di markas Polda Metro Jaya, Kamis (6/6/2024). (Kompas)

Butuh aksi nyata

Menurut Bambang, pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring jangan hanya menjadi angin surga dalam upaya pemberantasan judi daring. Oleh karena itu, satgas harus menunjukkan upaya serius pemerintah, bukan sekadar formalitas.

Untuk itu, Bambang berharap satgas tersebut segera bergerak dan menunjukkan tindakan nyata di lapangan. ”Tanpa ada aksi nyata, satgas tersebut tentu hanya akan menambah deret kegagalan pembentukan satgas lainnya,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai menerapkan distribusi pesan pendek atau SMS blast berisi edukasi pencegahan praktik judi daring. Namun program ini menuai kritik sebab masyarakat membutuhkan tindakan nyata pemberantasan judi daring ketimbang sekadar SMS blast.

Menurut Chairman Communication and Information System Security Research Center (Cissrec) Pratama Persadha, SMS blast yang dilakukan pemerintah memang untuk edukasi kepada masyarakat untuk tidak turun bermain judi daring. Namun, program itu banyak mendapat kritik karena dinilai tidak berguna dan buang-buang anggaran.

Apalagi, masyarakat membutuhkan aksi nyata dari pemerintah seperti penegakan hukum yang bisa memberi efek jera dan efektif memberantas judi daring. Oleh karena itu, penegakan hukum yang maksimal sangat diperlukan guna mengefektifkan pemberantasan judi daring. Langkah-langkah penegakan hukum itu harus bisa membuat jera bandar, agen, hingga pelaku judi daring.

”Meskipun kurang mengena, namun kita tetap harus mengapresiasi tindakan Kominfo dalam mengurangi semakin banyaknya yang terjerumus dalam perjudian online. Walaupun pesan SMS tersebut tidak akan berpengaruh banyak pada orang-orang yang sudah bermain judi online,” katanya. (kom)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.