Penerbitan SIPB Tunggu Juknis dari Pusat

MANOKWARI, papuabaratnews.coDinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Barat, mengungkapkan, kewenangan pembinaan dan penerbitan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang kewenangannya telah didelegasikan ke provinsi pasca-terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sampai saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas ESDM Papua Barat, John Tulus, mengatakan, juknis merupakan uraian lanjutan tugas dan wewenang pemerintah daerah (provinsi) di dalam pengelolaan tambang dan mineral.

“Kita belum bisa bergerak karena menunggu turunnya peraturan pelaksanaan, pasca-terbitnya UU 3/2020 pada 10 Juni 2020 lalu,” ujarnya saat dikonfirmasi Papua Barat News di Manokwari, Rabu (2/9/2020).

John menuturkan, aturan pelaksana harus ada untuk menghindari tumpang tindih pembagian kewenangan penerbitan perizinan dan pembinaan antara pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Selain itu, selama enam bulan sebelum terbitnya peraturan pelaksanaan atas UU 3/2020, maka daerah tidak diperkenankan melakukan sesuatu di luar kewenangannya.

“Sampai terbitnya peraturan pelaksanaan,” tegas dia.

Setelah diterbitkan peraturan pelaksanaan, sambung Jhon, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi semakin jelas. Kewenangan daerah, seperti penerbitan SIPB dan penambangan rakyat. Sementara izin usaha pertambangan (IUP) menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, tugas dan kewenangan daerah dan pusat berjalan sesuai peraturan pelaksanaan.

“Pembinaan dilakukan sesuai dengan kewenangan. Jika ada kewenangan di situ maka kita lakukan pembinaan. Tetapi semuanya menunggu keluarnya peraturan pelaksanaan dari pusat,” jelasnya.

Ia menerangkan, proses pembinaan terus dilakukan kepada penambang yang secara resmi terdaftar. Khusus di Papua Barat, pembinaan terus dilakukan agar para penambang melaksanakan prinsip ‘good minning’ (pertambangan baik) yang didominasi  oleh penambangan batuan dan pasir (Galian C). Dia juga mengakui bahwa, kontribusi daerah melalui sektor pertambangan mineral non logam dan batuan diterima oleh pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat.

“Aktivitas penambangan di Papua Barat lebih banyak didominasi oleh penambangan batuan dan pasir atau yang disebut Galian C. Sementara penambangan logam dan batu bara tidak ada yang beroperasi,” pungkasnya. (PB22)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 3 September 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: