Berita UtamaInforial

Penerimaan CPNS, Pembagian Kuota 80:20 Tetap Diberlakukan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Papua Barat tetap memberlakukan pembagian kuota dengan skema 80:20. Sebanyak 80 persen kuota akan diperuntukkan bagi orang asli Papua dan 20 persen sisanya bagi warga pendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Yustus Meidodga menegaskan pembagian kuota dengan skema 80:20 tersebut, sudah mendapat persetujuan dari Presiden. Sehingga tidak dapat diubah, kecuali ada kebijakan khusus yang diterbitkan oleh Presiden.

“Untuk kuota Papua dan non Papua tetap 80:20, itu tidak berubah,” tegas Yustus saat ditemui Papua Barat News di Manokwari, Rabu (20/1/2021).

Dikatakannya, formasi utama yang menjadi prioritas pemerintah pusat, yakni kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Sehingga serapan tenaga kerja baru (CPNS) yang akan direkrut pada formasi 2019 dan 2020 diarahkan pada tiga formasi tersebut. Sementara untuk formasi umum tidak berubah sesuai jumlah kuota di daerah.

“Tiga formasi utama yakni kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, sementara yang lain sesuai kebutuhan di  daerah,” terangnya.

Ditanya terkait kesiapan pelaksanaan rapat koordinasi hari ini, Kamis (21/1/2021), bersama BKN Kanreg XIV Manokwari, kata Yustus, sama sekali tidak ada kendala. Seluruh perangkat baik daerah maupun provinsi siap melaksanakan rapat koordinasi itu.

“Besok (hari ini, red) baru kita rapat, nanti konfirmasi terkait kepastian jumlah kuota CPNS yang diusulkan, akan kami sampaikan setelah rapat,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional Wilayah XIV Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Manokwari, Hardianawati menuturkan, usulan dan besaran kuota CPNS adalah kebijakan pemerintah daerah, yang kemudian diusulkan ke pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Nasional.

Dia mengaku, sampai saat ini belum menerima detail jumlah usulan formasi khusus dan umum untuk Papua Barat. Karena harus dibahas terlebih dahulu bersama dengan pemerintah daerah dan arah kebijakan pemerintah pusat.

“Jumlahnya belum diketahui karena besok (hari ini, red) baru kami rapat,” pungkasnya. (PB22)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 21 Januari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.