Pengadaan Pemerintah Berbasis Digital Terkendala Fasilitas

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pandemi Covid-19 mendorong dilakukannya transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan memanfaatkan sistem digital. Namun sayangnya, upaya tersebut masih menemui banyak kendala di daerah, karena terhambat kurangnya fasilitas pendukung dan sumber daya manusia.

“Minimnya fasilitas pendukung dan SDM masih menjadi kendala bagi kita di daerah ini,” ujar Karo Pembangunan Setda Papua Barat, Onasius Pieter Moze Matani usai menghadiri Rakornis Transformasi Digital dan Profesionalisme SDM Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2020 secara virtual di Manokwari, Rabu (18/11/2020).

Dia menerangkan, program percepatan sistem digitalisasi dalam pembangunan serta pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu langkah baik yang patut diapresiasi. Akan tetapi menurutnya, itu tidak efektif berlaku di daerah seperti di Papua Barat, lantaran tidak didukung dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai.

“Sebagai contoh untuk satu proyek pengerjaan bangunan, kita butuh barang dan jasa. Jadi selama harus menggunakan sistem digital sementara fasilitas dan SDM kita belum mendukung maka akan kesulitan. Ini yang menjadi penghambat,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G. Plate melalui siaran virtual menyampaikan, dalam rangka membangkitkan kembali ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan bangsa maka upaya yang untuk merealisasikannya dilakukan dengan akselerasi transformasi digital yang mencakup pembangunan infrastruktur digital, membuat roadmap transformasi digital, penyediaan talenta SDM digital, percepatan pembangunan pusat data nasional hingga menyediakan regulasi yang dibutuhkan.

“Agenda ini untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan ruang digital seiring dengan pergeseran aktivitas ruang publik akibat pandemi Covid-19,” ujar Johny.

Dikatakan, Kemenkominfo mengimplementasikan agenda besar tersebut dalam 4 prioritas program yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur digital di seluruh pelosok tanah air bersama mitra kerjanya, mengadopsi teknologi-teknologi baru terkait informatika dan telekomunikasi, penguatan talenta SDM digital serta percepatan pembentukan regulasi.

“Pembangunan infrastruktur digital menjadi prioritas pertama karena masih terdapat rasio tingkat net yang berbeda di seluruh wilayah serta memperkecil disparitas jaring internet baik secara kualitas maupun kuantitas,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya menargetkan pembangunan infrastruktur digital 4G khususnya bagi 12.548 desa/kelurahan di seluruh tanah air yang masih blank spot atau belum memiliki akses internet untuk segera diselesaikan dan terlayani pada akhir tahun 2022.

“Kami sudah lakukan rapat dengan seluruh mitra kerja untuk memastikan bahwa 12.548 desa/kelurahan tersebut harus sudah terlayani paling lambat akhir tahun 2022,” kata Johny Plate.

Menurutnya, teknologi digital merupakan salah satu jawaban yang paling efektif dalam memulihkan ekonomi bangsa serta meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat terbatasnya ruang gerak masyarakat di seluruh wilayah publik. Sehingga seluruh proses pembangunan serta pengadaan barang termasuk pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital yang ada demi kesejahteraan rakyat.

“Kami berharap agar program ini segera terlaksana di setiap daerah sehingga ekonomi di daerah dapat segera pulih kembali,” pungkasnya. (PB25)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 19 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: